Archive for the ‘Pendidikan’ Category

Pengembangan Penulisan Item Soal Pilihan Ganda Mata Pelajaran Fiqih

Pengembangan Penulisan Item Soal Pilihan Ganda Mata Pelajaran Fiqih

 

Diadaptasikan dari buku:

  1. Haladyna, Thomas M. Developing and validating multiple-choice test items , 3rd ed. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers 10 Industrial Avenue Mahwah, New Jerse, 2004
  2. Haladyna, Thomas M and Downing , Steven M. Applied measurement in education, 2(1), 37-50, A Taxonomy of Multiple-Choice Item-Writing Rules. 1989

 

Pilihan Ganda (Multiple Choice) Konvensional: memiliki 3 vareasi:

  1. Format Kalimat Tanya
  2. Stem kalimat tidak lengkap (kalimat sebagiannya)
  3. Jawaban terbaik

Contoh ketiga vareasi dapat dilihat dibawah ini.

Ketiga vareasi ini memiliki tiga bagian:

  1. Stem
  2. Jawaban pilihan benar
  3. Alternatif jawaban pengecoh (distraktor)


 

 

 

 

 

 

 

 

Khusus untuk vareasi kedua yakni stem dengan format kalimat tidak lengkap, hendaknya menghindari penggunaan kata kosong di depan atau ditengah.

 

Pilihan Ganda Komplek

Pilihan Ganda Komplek adalah dimana peserta test memilih tiga pilihan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat), dengan berbagai pertimbangan Haladyna memberikan perlawanan untuk penggunaan format Pilihan Ganda Komplek ini.

 

Format lainnya adalah reading comprehension, problem solving, pictoral

 

An naskh secara bahasa berarti (1. A. Penghapusan atau B. Membiarkan). Dalam an naskh ada empat unsur yaitu an naskh itu sendiri, an nasikh artinya (2.C. yang menghapus atau D. yang dihapus. E. Penghapusan), al mansukh dan hukum yang dinaskh. Contoh sabda Rasulullah kuntu nahaitukum ‘an ziraratil qubur ala fazuruha, al mansukh dari sabda rasulullah adalah (3.A. nahaitukum ‘an ziratil qubur atau B. Fazuruha). Adapun nasikhnya adalah (4.D……atau E……).

Format ini dapat juga untuk menguji hapalan dan kemampuan bacaan peserta didik. Dalam teks fiqih arab atau dalil qur’an dan hadits mengenai

Penulisan Stem

Haladyna menyarankan tiga (3) hal dalam penulisan stem:

  1. Bikin sejelas mungkin arah item soalnya

    Contoh yang jelek:

    Babi adalah hewan yang banyak dikonsumsi, apakah hukum yang terdapat pada hewan babi?

    Contoh itu dapat dikembangkan:

    apa hukum Islam mengkonsumsi hewan babi ?

  2. Buatlah stemnya sesingkat mungkin.

    Contoh stem yang kurang singkat:

    1. Ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan untuk mendapatkan suatu hukum syar’i yang amali dari dalil-dalilnya yang tafsiri. Fungsi dari ijtihad ini adalah…
    2. Orang-orang yang berkemampuan mengijtihadkan seluruh masalah syariat yang hasilnya diikuti dan dijadikan pedoman oleh orang-orang yang tidak sanggup berijtihat. Ijtihat yang mereka lakukan itu semata-mata hasil usahanya sendiri tanpa mencangkok dari pendapat orang lain. Orang-orang yang melakukan ijtihad semacam ini masuk dalam tingkatan…

    Contoh ini bisa disingkat:

    1. Manakah berikut ini yang merupakan fungsi ijtihad?
    2. Termasuk dalam tingkatan manakah seorang yang berijtihad atas kemampuannya sendiri tanpa mencangkok pendapat imam lainnya?
  3. Taruhlah ide pokok dalam stem sehingga item soal lebih fokus, bukan dalam pilihan jawaban.

    Contoh yang tidak fokus:

    Membunuh secara sengaja.


    1. ….

    Contoh ini bisa dikembangkan.

    Apakah membunuh secara sengaja itu?

    1. ..

  4. Gunakan stem dengan format kalimat tanya atau melengkapi kalimat.
  5. Bila menggunakan format melengkapi kalimat, hindari yang kosong di depan atau ditengah.

    (Haladyna memberikan pernyataan ulang, berdasar pengalaman empiris untuk menggunakan stem dalam format kalimat tanya.)

  6. Gunakan kata posisitif bukan dalam bentuk negatif.

    (bila menggunakan kata negatif hendaklah dicetak miring/garis bawah/cetak tebal. Misalnya “manakah berikut ini yang bukan merupakan shighah al amr?”, “manakah berikut ini yang tidak termasuk wajib haji?”, “manakah berikut ini yang merupakan pengecualian dari rukun haji?”)

  7. Gunakan format kalimat tanya daripada kalimat tidak lengkap

    – Format kalimat tidak lengkap :

    Sanksi hukum bagi pembunuhan sengaja adalah……… < – – – – – – – kurang efektif

    – Format kalimat pertanyaan

    Manakah dari sanksi hukum berikut ini yang merupakan sanksi hukum pembunh sengaja? <- – – – lebih efektif

  8. Gunakan pertanyaan mengenai hapalan+aplikasi (principle, rules, facts in real life)

    – Hapalan saja.

    Mana yang merupakan syarat shalat?    < – – – – – – – – – -kurang efektif

    – Hapalan dan aplikasi.

    Ahmad Syarif mengerjakan shalat dengan memakai sarung, menghadap kiblat, berdiri tegak, berniat dalam hati mengerjakan shalat, mengangkat kedua tangan sejajar pundak, dan mengucapkan allahu akbar. Apa syarat shalat yang dilakukan Ahmad Syarif?

     

    Manakah yang merupakan bagian syarat shalat ?     < – – – – – – – – efektif

     

    Manakah salah satu dari berikut ini yang paling tepat menunjukkan syarat shalat ?

    a. memakai sarung

    b. memakai kopiah

    c. menggelar sajadah

    – Metode dan prosedur.

    manakah urutan yang benar berwudlu?

    a.

    b.

    c.

    – intepretasi hubungan sebab akibat

    Mengapa menutup aurat diperlukan dalam shalat?

    a.

    b.

  9. hindari penggunaan “tidak satupun dari yang di atas” atau ” semua yang ada di atas”.

 

5. contoh template penulisan item stem

Mana pengertian dari…?

Which is the definition of…?

Manakah pengertian terbaik mengenai..?

Which is the best definition of…?

Manakah yang merupakan arti ….?

Which is the meaning of…?

Manakah yang merupakan kesamaan dengan..?

Which is synonymous with …?

Manakah yang seperti …?

Which is like …?

Manakah sifat…?

Which is characteristic of…?

Apa yang membedakan?

What distinguishes …?

Manakah yang merupakan alasan…?

Which is the reason for…?

Manakah yang menyebabkan..?

Which is the cause of…?

Apakah hubungan antara…dengan..?

What is the relationship between … and …?

 

Which is an example of the principle of…?

 

What would happen if…?

 

What is the consequence of…?

 

What is the cause of…?

 

Which is the most or least important, significant, effective …?

 

Which is better, worse, higher, lower, farther, nearer, heavier, lighter, darker, lighter…?

 

Which is most like, least like …?

 

What is the difference between … and …?

 

What is a similarity between … and …?

 

Which of the following principles best applies to …?

 

Which of the following procedures best applies to the problem of…?

   

4.

Doa Belajar

 

DOA DALAM BELAJAR

 

Makna doa belajar

Ibn Katsir dalam tafsirnya menuliskan mengenai ayat 114 surat Taha, betapa Rasulullah sangat inginnya untuk menghapal dengan segera whayu yang diterimanya dari Jibril, sehingga saat Jibril membacakan Rasulullah mengikuti bersamaan dengan Jibril sebekum Jibril selesai membacakannya, maka kemudian Allah memberitahukannya yang termudah dan paling ringan bagi Rasulullah dalam menghapal Alqur’an dan memahaminya itu. Ini sebenarnya mengandung makna pembelajaran dan pengajaran yang sangat dalam. Di antara maknanya adalah bahwa belajar itu membutuhkan proses dan dengan demikian proses menjadi penting dalam keseluruhan belajar, tidak saja hasilnya, miskipun hasil juga penting. Maka belajar tidaklah dikerjakan secara tergesa-gesa betapapun sangat inginnya untuk menguasai materi pelajaran, sabar menjalani proses sampai tuntas merupakan hal yang sangat diperlukan dalam belajar.

Inilah barngkali salah satu hikmahnya Allah mengajarkan kepada Rasulullah untuk tidak tergesa-gesa dalam menghapal dan memahami Alqur’an sebelum Jibril tuntas membacakan dan mengajarkannya kepada beliau.

{وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ}

Artinya hendaknya diam menyimak saat Alqur’an dibacakan oleh malaikat Jibril kemudian mengulanginya setelah malaikat Jibril membacakannya. Demikian pula saat kita belajar ilmu-ilmu lainnya tidak secara instan untuk bisa menguasainya tetapi dengan proses, sedikit-demi sedikit sesuai dengan kemampuan sampai selesai.

Ujung ayat ini, Allah memerintahkan agar Rasulullah berdoa memohon kepada Allah agar ditambah ilmu, dimana Allah tidak memerintahkan kepada beliau untuk minta tambah, misalnya panjang umur atau rizki, selain diperintahkan untuk minta tambah ilmu saja.

{وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}

Yakni agar ditambahi ilmu dari Allah. Inipun sesungguhnya juga memgajarkan mengenai spiritualitas ilmu, bahwa Allah pemilik ilmu dan sumber ilmu, manusia pada dasarnya adalah tidak berilmu, kecuali apa yang Allah ajarkan saja. Dengan spiritualitas ilmu, mengajarkan ketidaksombongan dengan ilmu yang dimiliki, kesombongan ilmu adalah saat merasa ilmu yang dimiliki adalah atas jerih payahnya sendiri, dan spiritualitas ilmu mengajarkan agar ilmunya menjadi manfaat bagi dirinya maupun bagi kehidupan ini yang gilirannya memberi manfaat di hari akhir kelak. Bahkan para malaikat tetap mengatakan, “Maha Suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu pada kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami”, karena memang sesungguhna demikian adanya. Albaqarah: 32

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Bahkan dalam Alisra’: 85 disebutkan, bahwa manusia pada dasarnya tidak diberi apapun dari ilmu yang ada kecuali sedikit saja, dan sesungguhnya pula seberapapun hebat dan banyaknya ilmu yang dikuasai, atau seberapa mendalamnya ilmu yang dipelajari maka ilmu itu tetaplah hanya sedikit saja.

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Mengenai doa agar Allah senantiasa menambah ilmu, Ibnu ‘Uyainah seperti dikutip oleh Ibn Abbas, bahwa Rasulullah hingga akhir hayatnya senantiasa memanjatkan doa ini yakni agar Allah senantiasa menambah ilmu, hal inipun mengajarkan kepada kita pentingnya untuk senantiasa terus menerus berdoa dan berusaha memperbaiki metode belajar termasuk pengajaran kita dalam mendalami suatu ilmu. Dan dengan terus menerus berdoa ini akan senantiasa menjaga spiritualitas ilmu kita.

Namun yang perlu diperhatikan diantara etika berdoa adalah hendaknya saat berdoa itu tidaklah senantiasa dengan hati khusyuk memahami benar apa yang dimintakan kepada Allah dan dengan suara lembut penuh kerendahdirian kepada Allah yang maha mengabulkan do’a, sebagaimana Allah telah ajarakan dalam al a’raf: 55. Ada kecenderungan do’a yang dipanjatkan secara rutin akan menjadi mekanistis seperti halnya pergerakan mesin yang rutin tanpa jiwa, maka sangat perlu menjiwai dan memahami do’a dan terus memperbaiki tatacara berdoa kita.

Contoh doa belajar

Al Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas mengenai bagaimana Rasulullah mendoakan dirinya agar dipahamkan oleh Allah mengenai agama Islam ini, dengan doa beliau:

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (البخاري)

Demikian doa Rasulullah untuk Ibn Abbas, sehingga kelak Ibn Abbas menjadi orang yang berilmu. Bahkan dalam doa lainnya doa nabi untuk ibn abbas, agar Allah memberikan ilmu mengenai al qur’an, sehingga Ibn Abbas terkenal sebagai muffasir handal dari kalangan shahabat.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ (البخاري)

Bahkan dalam riwayat al Bukhari lainnya, Rasulullah mendoakan agar Ibn Abbas mendapatkan ilmu mengenai hikmah. Yang dalam rangkaian hadits tersebut hikmah dijelaskan sebagai mendapatkan kebenaran bukan dengan jalan wahyu seperti nabi. Tetapi hikmah juga juga berarti sunnah rasulullah.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ. (البخاري)

 

Do’a-do’a Rasulullah untuk Ibn Abbas tersebut, kalau digabungkan menjadi do’a diberikan kepahaman dalam masalah agama, diberikan ilmu mengenai alqur’an dan diberikan ilmu mengenai hikmah.

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، و عَلِّمْهُ الْكِتَابَ، والْحِكْمَةَ.

Doa tersebut dapat kita panjatkan untuk anak cucu kita atau siapapun dari saudara-saudara kita, bahkan para murid-murid kita, dan sesungguhnya dari sisi pendidikan dapat dijadikan inspirasi, bahwa para pendidik, para guru hendaknya dapat mendo’akan murid-muridnya, miskipun para murid ini dapat berdoa sendiri, tentu tatkala mendokan ini dengan menghadirkan kedekatan hati antara guru dan siswa.

Demikian pula, do’a ini dapat kita panjatkan kepada Allah untuk diri kita sendiri, tentunya dengan merubah redaksinya menjadi:

اللَّهُمَّ فَقِّهْنِي فِي الدِّينِ، و عَلِّمْنِي الْكِتَابَ، والْحِكْمَةَ.

Dan secara keseluruahn dalam tafsir Ibn Katsir, saat mengakhiri pembahasan ayat 114 surat Taha, beliau membawakan hadits riwayat Ibn Majah dari Abu Hurairah, bahwa dlam masalah ilmu, memanjatkan doa agar ilmu yang Allah berikan dapat bermanfaat, Allah memberikan ilmu yang memberi manfaat:

“اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا علَّمتني، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ”

Demikian, wallahu waliyuttaufiq ilaa aqwami tahriq.

CHAPTER 6 : Standards and quality in education

CHAPTER 6

Standards and quality in education

(Richard Pring dalam buku PHILOSOPHY OF EDUCATION Aims, Theory, Common Sense and Research)

 

Bashir

 

Empat point pembahasan. Pertama, menguji alasan politis mengenai kegagalan standar dan tentang perlunya system pendidikan yang dapat berbuat sesuatu untuk mengatasinya, dan bagi pemerintah mengenai perlunya tindakan terhadap system pendidikan

Kedua, konsekuensinya adalah cara bagaimana meletakkan perhatian ini sehingga bisa dilakukan. Dalam bahasa lain operatio sequitur esse, sehingga mengerjakan berbagai cara menguji dan memantau standar yang dapat memberitahukan banyak hal mengenai sifat standar yang dipahami oleh para politisi, pegawai pemerintah, dewan penguji dan sebagainya.

Ketiga, kemudian mengenai kawasan teoritis dan kritis, dan menyingkapkan pemahaman mengenai standar ini dalam kontek yang lebih luas dalam berbagai macam tradisi pendidikan..argumentasi yang melandasi mengenai standar ini tidak bisa dilepaskan dari perdebatan etiknya mengenai tujuan dan control pendidikan.

Keempat, refleksi semaunya dalam cara yang lebih filosofis, mencoba memberikan klarifikasi apa yang saat ini Nampak lebih dan lebih menjadi konsep yang “secara esensi bisa dipertarungkan”.

Konteks Politik

Semenjak tahun 1977 sebenarnya sudah ada peringatan yang dibuat terkait penurunan standar pendidikan, ini bisa dilihat dari dokumen konsultasi mengenai pendidikan di sekolah (Documen Education in School), setidaknya ada dua macam penurunan standar dalam pidato Callaghan di Ruskin yakni 1) kelemahan unjuk ketrampilan dasar dan 2) banyaknya mata ajar sampiran dengan penghapusan beberapa mata pelajaran tradisional. Ketrampilan dasar ini menyangkut kemampuan anak dalam menulis, membaca, pejumlahan dan pembagian.

Dokumen konsultasi ini dihasilkan oleh pemerintahan pekerja, diaman reaksi pertama adalah untuk mengorkestrai secara baik masyarakat banyak yang Nampak dari haknya, kedua pada perhatian maslah komesial dan industry, sebagai alasan output dari system pendidikan. Karena itu ada empat kawasan perhatian kualitas ini; ketrampilan dasar, pembelajaran tradisional, disiplin dan relevansi ekonomi. Kualitas direfleksikan dalam suatu standar sebagai acuan peniliannya. “Kualitas” dan “standar” seringkali menjadi perlombaan seruan bagi para politisi dan pemerintah. Bahkan sampai menjaddikannya sebagai pengukuran kinerja “absolute” daripada sebagai “relative”.

Banyak perhatian luas mengenai standar ini, utamanya mengenai pemilahan standar berkaitan dengan pembelajran tradisonal, ktrampilan dasar, perilaku dan relevansi ekonomi. Dan standar ini diasumsikan sebagai sesuatu yang lebih tinggi . untuk menaikkan standar ini perlu dinyatakan secara eksplisit sehingga menjadi tujuan yang dinyatakan secara jelas dimana nantinya kinerja peserta didik akan dinilai lewat standar ini. Dimana dalam salah satu wilayah standar yang ada, katakan misalnya standar dasar kemampuan membaca, akan menjadi secara logis berkaitan dengan standar yang berbeda-beda dan disusun secara herarki.

Namun hal ini akan memunculkan dua pertanyaan: mengapa memilih tujuan khusus mengenai kemampuan sebagai standar pengukuran? Dan mengapa memilih satu tingkat, dalam berbagai herarki tingkat, daripada lainnya sebagai stndar yang cocok untuk suatu kelompok tertentu? Pertanyaan pertama akan menimbulkan pertanyaan lainnya: mengapa penyataan khusus mengenai pilihan tujuan dari sejumlah kemungkinan pernyataan lainnya dan siapakah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan standar mana yang cocok diantara banyak competitor, apakah merupakan standar yang tepat?

Para mentri umumnya puas dengan standar yang dibuat oleh dewan sertifikasi umum pendidikan level A, kurang puas dengan sejumlah standar yang “diukur sampai” pada standar itu.

Monitoring standar

Bisa dilihat bahwa pemerintah telah menetapkan “standar absolut”, yang berkaitan secara herarki, dalam wilayah pendidikan tradisional, Ini menekankan lagi pada ‘ peran kapal pemimpin ‘ tentang tingkat A. Hal ini juga mengungkapkan keyakinan pada perangkat standar oleh penganugerahan peringkat darisuatu pendidikan tinggi, terlepas dari kemerosotan pada unit dari sumber daya.

Kalau tidak maka hal ini berarti sutu hal untuk menekankan hal-hal lain. Adalah merupakan hal lain untuk mengecek bahwa penelaian itu benar-memonitor apa yang sesungguhnya dalam kenyataan sebagai kasus.. standar monitoring dalam sekolah dan pendidikan tinggi memiliki beberapa bentuk perbedaan.

Pertama, bahwa hal ini sudah merupakan peran sentral dari Inspektorart Yang Mulia (Her Majesty’s Inspectorate) dan dari adviser lokal. Ini sudah terbantahkan bahwa akumulasi dari pengalaman, kesadaran dari perusahaan akan apakah pekerjaan yang bagus itu, perasaan mengenai penilaian yang sudah terbangun lewat diskusi kritis yang terus menerus dalam konteks praktik yang teramati secara luas bahwa kegiatan profesional semcam ini memberikan pandangan dari dalam dan penilaian yang bisa membuat yang lain kabur. Pengalaman luas membuat mereka memiliki perpektif pembanding. Mereka enggan untuk lebih spsesifik dalam apa yang mereka katakan mengenai suatu sekolah atau departemen, sebagian karena faktor konsekkuensi politik bilamana terlalu spesifik, sebagian lainnya karena kesulitan dalam menggambarkan proses yang begitu rumit dari pembelajaran para siswa dalam beberapa kata yang bagus.

Kedua, ada hasil-hasil dari pengjian-pengujian publik. Dengan demikian,pengujian di GCSE atau di level A sudah dibuatkan gradenya; dan grade ini dijumlahkan atau dirata-ratakan; kemudian tabel liga dimunculkan dalam Panduan Sekolah yang Bagus. Setiap tahun orang menjadi tahu satu sekolah dengan sekolah lainnya, atau secara nasional, atau regional, apakah ada banyak atau sedkit siswa yang yang mencapai grade khusus. Kemudian grade ini menjadi tes mengenai kualitas. Mereka menetapkan standar-standar, dan dengan jelas di sana ada lebih banyak orang-orang muda sekarang menembus ke standar ini. Tapi standar ini dibuat oleh para pemeriksa: pertama, pada pembuatan pertanyaannya dan kesepakatan dalam penandaan skemanya, dan kedua, dalam diskusi mengenai kasus individual atau pinggniran-bimbingan (walalupun tidak secara total ditentukan) oleh norma distribusi peringat.

Ketiga, sudah ada, dalam limabelas tahun terakhir ini, upaya oleh Penilaian Kinerja Unit untuk memberikan perbandingan longitudinal kinerja seluruh kurikulum dan, pada basis sampel yang sangat sederhana, di seluruh negeri pada usia yang berbeda. Laporan mengenai bahasa, ilmu pengetahuan dan matematika telah memberikan kita bukti terbaik yang tersedia tentang apa yang siswa dapat atau tidak dapat dilakukan. Tetapi tidak mungkin menarik dari laporan ini kesimpulan sederhana semacam ini, “standar telah menurun dalam matematika”, karena sebagaimana yang kita sampaikan bahwa tujuan-tujuan telah mengalami perubahan sepanjang waktu, dan begitu juga jadinya apa yang dipakai untuk standar yang cocok.

Keempat, sistem pendidikan telah dipantau oleh studi evaluasi berkala- bukti mendalamoleh para peneliti. Pada umumnya, bagaimanapun, kualitas sudah dipastikan melalui pemeriksaan dan melalui pengujian terhadap kinerja individu, dan pada catatan anekdot dan ‘kesan umum’ bahwa masyarakat dan pemerintah menerimanya melalui media.

Kelemahan utama dalam monitoring standar dalam cara ini adalah kekurangan kriteria tegas dan terperinci di mana nantinya penilian dilakukan. Sama halnya satu pisau dinilai baik atau jelek sesuai dengan seberapa baik bisa memotong -dan kriteria untuk memotong bagus dapat diberikan terlebih dahulu (apakah pisau itu bisa mengiris buah tomat ini tanpa melelehkan airnya?) – sehingga juga bisa jadi apapun kinerjanya dapat dinilai oleh “kesesuainnya dengan tujuan “nya. Bagaimana mungkin kamu mengetahui bahwa satu pisau adalah baik atau jelek kecuali jika kamu tahu apakah pisau ini dapat memotong dan, kemudian, pada gilirannya, mengetahui apakah yang dapat dipakai untuk mengukur sebagai memotong yang bagus itu? Bagaimana mungkin kamu tahu apakah seseorang ahli dalam matematika atau tidak kecuali jika kamu mengetahui apa itu pemahaman spesifik dari matematika dan ketrampilan yang bagus dalam pembelajaran, dan, kemudian, pada gilirannya, mengetahui apa yang orang itu harus lakukan untuk mempertunjukkan bahwa dia mempunyai pemahaman itu dan keterampilan itu? Jadi sasaran kritiknya adalah pada kelemahan pihak dewan penilai yang tidak memiliki “kriteria kinerja ‘ atau ‘ indikator kinerja” sesuai dengan kemana penilaian akan dikerjakan.

Oleh sebab itu, kualitas itu kini ‘ terjamin’ melalui penerapan dari “indikator kinerja”, dan indikator demikian ini adalah untuk menyerap sistem dari Pendidikan pada setiap tingkatnya. Masing-masing institusi harus punya indikator demikian. Satu indikator kinerja akan merupakan hasil pengujian, tapi hasil pengujian ini pada gilirannya akan muncul dari penerapan indikator kinerja ke murid.

Penjaminan mutu/kualitas membutuhkan suatu sistem-suatu mekanisme untuk menetapkan tujuan, memutuskan kriteria dimana dapat menyajikan capaian kinerja dari tujuan tersebut, dan untuk mengecek apakah kriteria itu sudah diterapkan. Sebagai sebuah mekanisme demikian adalah secara berkembang dimodelkan pada industri. Dimana dibuat pembedaan antara quality control dan quality assurance. Kualitas dapat dilihat pada terminologi tentang kesesuain dengan tujuan, tujuan itu diditegakkan secara sebagainnya oleh kostumer yang mendapatkan pelayanan tetapi utamanya oleh pemerintah sebagai penjaga dari kepentingan pelanggan. Quality control (gugus kendali mutu) merujuk pada prosedur khusus untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan itu sudah ditegakkan dan bahwa kinerja-kinerja sudah sesuai dengan spesifikasinya (misalnya sejumlah x murid sudah mencapai tingkat dalam beberpa mata pelajaran yang mengindikasikan bahwa tujuan pembelajaran telah dicapai.

Quality assurance/penjaminan mutu merujuk pada suatu mekanisme untuk memastikan bahwa teknik “gugus kendali mutu” sudah dituntaskan, membuat suatu institusi untuk mengeset tujuan yang lebih tinggi dalam pernyataan misinya, mengajarkan bagian yang lebih besar bagi para siswa untuk untuk mencapai tujuan ini, bahkan di atas semua ini untuk meningkatkan “nilai tambah” dari pengajaran- untuk mengurangi gap antara apa yang para pelajar dapat lakukan/ketahui sebelum pengajaran dan apa yang dapat mereka kerjakan setelah mendapatkan pengajaran.

Konteks yang berbeda

Akademik

Pembedaan yang jelas seringkali digambarkan antara akademik dan vokasional. Tradisi akademik mendasarkan tekananannya pada disiplin intelektual, dan pada standar tinggi dalam berpikir, berargumentasi, enquiri, eksperimen, spekulasi yang semuanya sebagai bagian dari disiplin intelektual. Beberapa bentuk disiplinintelektual ini diwarnai oelh struktur perbedaan logisnya-oleh konsep bahwa harus dikuasai jika seseorang ingin hendak berpikir dalam cara disiplin tertentu, oleh metode pasti tentang enquri (penelitian), oleh permintaan khusus mengenai bukti-buktinya, belajar untuk berpikir dalam cara disiplin tertentu adalah meraih aturan tertentu dalam prosedur, konsep, cara menguji kebenaran atau mengoreksi mengenai apa yang telah dikatakan. Belajar untuk berpikir dengan suatu cara yang telah terdisiplinkan adalah untuk memahami aturan-aturan tertentu tentang suatu prosedur, konsep, cara menguji kebenaran dan kebenaran apa yang dikatakan. Ini adalah belajar untuk merasakan dunia dari perspektif tertentu.

Cara berpikir yang sudah terdisiplinkan semacam terus berkembang sepanjang waktu. Mereka dijaga terus oleh tatanan sosial sebagiannya diakui dalam masyarakat terpelajara dan dalam struktur kekuasaan dan kewenangan yang diakui oleh sekelompok orang yang memiliki minat yang sama. Disiplin akademik dengan demikian memiliki dua bentuk dimensi yakni dimensi logis dan dimensi sosial. Kesemuanya merupakan cara mengindentifikasi dan ekplorasi masalah, lewat berpikir kritis dan lewat identifikasi problem baru, secara tetap melibatkan, menegakkan standar baru, kriteria baru mengenai kinerja yang bagus.

Pengakuan menegnai disiplin akademik yang berbeda ini sering terlihat sebagai tanda “pendidikan liberal”-kebebasan dari kebodohan, dari semata-mata perasaan bersama dan visi sempit. Kebebasan pendidikan ini telah menajdi, seperti yang dirujuk oleh Oakeshott sebagai warisan – ke dalam ide-ide, juga khayalan, ke dalam prosedur yang disepakati mengenai penyelidikan yang membebaskan seseorang dari subyektifitasnya. Hal ini menjadi inisiasi dalam perbincangan yang berlangsung antara generasi manusia – sebuah percakapan yang harus dapat mendengarkan suara aatara puisi dan filsafat, antara sejarah dan ilmu pengetahuan. Dan tugas kita sebagai guru adalah dalam dua hal berpartisipasi dalam percakapan itu dan untuk mengenalkan ngenerasi mendatangkan akan hal tersebut.

Untuk meringkas, dengan demikian, ada tradisi akademik yang dominan yang melihat yang melihat kualitas usaha intelektual (dan standar implisit kinerja yang baik atau buruk) bersandngan dalam tradisi tertentu tetang disiplin penelitian.Tradisi tersebut didefinisikan sebagiannya dalam istilah konsep yang relevan,prosedur, masalah, tes validitas. Dan konsep ini dan seterusnya dapat digunakan banyak atau sedikit efektif, banyak atau kurang benar. Memang ada standar, tetapi yang demikian ini, lewat pengenalan usaha intelektual seseorang, adalah lebih sering tidak terkatakan. Lewat pengakuan dalam penilaian yang dibuat, mereka sering tidak bisa diantisipasi. Dan pelaksanaan mengenai semua standar ini tidak mencakup formulasi eksplist semuanya.

Kejuruan.

Sebaliknya, pembelajaran kejuruan menjadi ditekankan, bukan tradisi, tetapi keterhubungan dengan pekerjaan. Hal ini menuntut pengakuan berbagai skill dan pemahaman yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan yag khusus. Pembelajaran yang berhasil berkesesuaian dengan tujuan, pertama seseorang mengidentifikasi persyaratan tentang suatu pekerjaan dan kemudian dia mengkhususkan hal-hal “yang dapat dikerjakan”, kompetensi yang membuat seseorang dapat mengerjakan suatu pekerjaan. Kompetensi ini diungkapkan dalam penstadaran, tugas yang berkaitan dengan pekerjaan, menggantikan standar. Mereka diuji dalam “kinerja di dunia kerja”, yang itu menjadi indikator seseorang berkompeten dan dengan demikian berkesesuaian secara nyata dengan standar yang dinyatakan. Indikator kinerja tidak sama dengan standar- adalah selalu logis mungkin bahwa kinerja tertentu bisa saja itu secara kebetulan dan mungkin tidak menunjukkan penguasaan tertentu kompetensi.

Untuk menjadi kompeten (yaitu sesuai untuk tujuan tertentu seperti penataan rambut atau pengelasan) dapat dipecah menjadi berbagai unit yang pada gilirannya dapat dianalisis dalam hal berbagai elemen koheren : dengan demikian, tidak diragukan lagi penata rambut yang kompeten akan kompeten pula dalam beberapa aspek (atau ‘unit’) – mencuci rambut, memberi gaya rambut, dll. Dan masing-masing unit (penataan gaya rambut, misalnya) dapat dianalisis menjadi elemen-elemen yang saling berkaitan namun dapat membedakan misalnya, (memotong pinggiran, membentuk rambut di tengkuk, menutup kebotakan). Kompetensi dalam setiap elemen dapat diverifikasi melalui kinerja, dan kompetensi secara keseluruhan pada tingkat yang telah ditetapkan sudah dapat dipastikan. Penting untuk keseluruhan perusahaan adalah mengenai presisinya dengan yang kompetensi yang sudah dinyatakan dan indikator kinerja yang sudah dibuat secara eksplisit. Berbeda dengan standar implisit dalam studi akademik, standar kompetensi kejuruan sudah cukup eksplisit, dan kriteria kinerja sudah jelas, yang jadinya tinggal sedikit saja keraguan tentang apa yang yang dapat dilakukan oleh pelajar yang berhasil.

Tidak seperti standar akademik, untuk kejuruan bukanlah merupakan sesuatu yang misterius untuk secara perlahan diinternalisasikan, memerlukan magang bertahap, ada “kurang lebih’nya dan memiliki berbagai tingkatan. agak, bahwa seseorang itu kompeten atau tidak kompetenSebaliknya, satu baik atau tidak kompeten. Seseorang baik dapat melakukan pekerjaan sebagai yang dianalisis dalam hal berbagai kinerja atau (sebagai indikator kinerja menunjukkan) ia tidak dapat melakukannya. Penata rambut dapat membentuk rambut seperti yang diminta di tengkuk atau bisa saja dia tidak dapat mengerjakannya. Dalam hal ini, maka standar adalah mutlak.

Belajar untuk kecakapan

Ketidaksetujuan tidak sekedar antara yang ada dalam tradisi akademik ( yang melihat standar jadi secara logis sebagai pencapaian kemampuan dalam pembedaan disiplin mengenai penelitian dan mengenai perkuliahan) dan yang ada dalam standar pada “kesesuaian terhadap tujuan” (fitness for porpuses). Dimana tujuan dianalisa secara mudah sebagai persyarakatan kesesuaian dengan pekerjaan. Ada kekecewaan/kesadaran antara dua konsepsi pendidikan dan pelatihan dan dengan persepsi mengenai hubungan keduanya. Sehingga (kemudian diberikan alasan dan direfelksikan dalam beberapa inovasi pra-vokasional seperti Inisiasi Pendidikan Teknik dan Vokasi, Sertifikat Pendidikan Pra-Vokasi, diploma Dewan Pendidikan Bisnis dan Teknik) disana ada berbagai kecakapan dan ketrampilan inti atau kualitas yang bisa ditularkan dimana cukup umum dan mencakup sehigga mampu diaplikasikan dalam dalam rentang yang luas yang seringkali juga tidak bisa diramalkan situasinya. Beberapa kecakapan itu bisa lebih penting daripada keterkaitan pekerjaan dengan komptensi (untuk ini bisa saja nanti segera kadaluarsa selagi keadaan ekonomi berubah) atau kemudian konsep dan pemahaman mengenai disiplin akademik tertentu (untuk ini, tanpa penggunaan regular, akan segera dilupakan). Gerakan “pendidikan kecakapan” sudah dikritisi ( Thompson, 1984; Ashton, 1986).

Tanggapan terhadap pasar

Dalam setiap tiga kontek yang digariskan di atas, kualitas dan demikian juga standar yang implisit dalam penilian mengenai kualitas, praduga beberapa tujuan berbasis untuk penilaian – beberapa diantaranya berdasar darimana suatu kemampuan peserta didik akan dinilai Kata yang bagus “achievement” (kemampuan) sudah dimasukkan kedalamnya sebagai ide mengenai standar baik dan jelek dari kemampuan, mengenai penguasaan sesuatu yang berarti dari suatu pengembangan dan sering juga dari suatu perjuangan dari rasa seseorang yang tidak puas terhadap suatu kinerja (katakana dalam suatu permainan). Memang tidak jelas benar rasa apa yang dapat diberikan untuk suatu pencapaian, untuk pengembangan, untuk ketidakpuasaan, untuk perjuangan tanpa adanya pengakuan yang eksplisit mengenai standar yang dipakai seseorang menilai apa yang orang kerjakan atau hasilkan. Menjadi terpelajar adalah datang memberikan pengakuan terhadap standar ini dan menginternalisasikannya-menerapkannya kepada diri seseoranng. Dalam hal ini, standar berdampak suatu obyektifitas, suatu dimensi perbandingan terhadap kinerja yang dimiliki seseorang. Dan bukan sekedar sederhanya mengenai produk olahan, dari harapan seseorang, dari yang ada dalam kepentingan diri seseorang. Hal ini penting dipahami. Seorang petenis, merasa tidak puas dengan penampilannya, tidak puas karena ia telah diinternalisasi oleh aturan dan harapan mengenai bermain tenis yang baik itu tidak hanya sekedar aturan menang, namun juga aturan, jika anda suka, bisa bermain dengan elegan, penuh gaya, dengan usaha ekonomis, dengan unsur seni yang memberikan kesenangan untuk pemain dan penonton. Meskipun dia menang, dia mungkin merasa bahwa, berlawanan masih dengan harapan tersebut, dia belum merasa belum cukup seperti itu.

Tradisi akademik, kejuruan dan pra kejuruan sepakat mengenai point umum penilaian objektif ini- dan dengan demikian mengenai onjectifitas standar (dalam hal ini).

Ada, bagaimanapun, tradisi sainganyang berusaha untuk menempatkan standar dalam konteks yang sangat berbeda – konteks yang mencakup relativisme sebagai satu-satunya posisi yang rasional untuk mengadopsi mengenai hal-hal yang bernilai. Dengan demikian, akan ada landasannya, bahwa tidak ada dasar rasional untuk mengatakan bahwa satu area pembelajaranlebih berharga daripada yang lain, atau bahwa satu kegiatan yang unggul dari yang lain, atau bahwa salah satu bentuk pemahaman yang lebih berharga daripada yang lain. Dalam hal ini, tidak ada standar, secara objektif, yang harus dijaga oleh para ahli dari standar tersebut, oleh mereka yang berwenang dalam dunia pendidikan. Dalam cara yang aneh dan kontradiktif, yang tampaknya sebagian posisi pemerintah ini, meskipun kekhawatiran sering terjadi untuk standar ini. Mari saya jelaskan.

Pemerintah yang mengklaim bahwa pengembangan standar adalah suatu prioritas adalah juga suatu pemerintahan yang menyatakan kekuatan superioritas pasar sebagai yang menentukan bagaiaman seharsunya suatu standar itu. Kecuriagaan umum tentang profesional (dalam kerja sosial dan dalam hukum sebagaimana dalam pengajaran dan dalam pendidikan tinggi) adalah bahwa seseorang dan sebagaimana kecuriagaan mengenai “kewenangan” dalam area kepedualian profesiona seperti dan dalam area pembelajaran tradisonal. Dalam pandangan semacam ini maka penjaga standar sebenarnya alah penjaga suatu kepentingan pribadi.

Untuk menyimpulkan bagian ini, saya telah menempatkan perdebatan tentang standar, dan dengan demikian pada kualitas pendidikan, dalam konteks tradisi yang berbeda mengenai tujuan dan nilai-nilai pendidikan dan pelatihan. Setiap tradisi melihat kualitas (dan dengan demikian standar) dengan cara yang sangat berbeda, yang mempengaruhi bagaimana kita memahami ajaran dan kerangka kelembagaan di mana mengajar harus dilakukan.

Tradisi akademik memahami standar sebagai tindakan, tentu saja, mengenai kebenaran, ketepatan, gaya, validitas, dalam disiplin penelitian yang berbeda.Tapi pengukuran-pengukuran ini, lebih sering daripada tidak, adalah hanya implisit dalam penelitian ini, tergoda keluar, bukan oleh para politisi dan pegawai negeri sipil, tetapi oleh para filsuf ilmu pengetahuan atau sejarah karena mereka merefleksikan proses ilmu pengetahuan dan proses berpikir secara historis.

Tradisi kejuruan, yang bila dibatasi dengan benar, bisa duduk gembira di samping tradisi akademik, hal ini berkaitan dengan ‘kesesuaian untuk tujuan’ di mana tujuan tersebut jelas dan spesifik. Kesemua ini diturunkan dari analisis tugas ekonomi. Standar menyangkut kompetensi yang terbukti merupakan sarana untuk mencapai tujuan itu.

Konsep standar

Saya tidak dapat mengatakan secara pasti apa itu standar atau apa yang saya maksud dengan standar, karena penggunaan makna suatu kata secara logis berkhubungan dengan penggunaannya dalam suatu bahasa atau dalam suatu bidang diskursus. Dan pentingnya menempatkan kata “standar” dalam berbagai tradisi bisa memperlihatkan bahwa berbagai kritik tentang standar harus dipahami berbagai perbedaan dan luasnya diskursus termasuk dominannya metapor dari setiapnya.

Namun begitu ada beberapa logikabtertentu dari kata dan beberapa pertimvangan filosofis tertentu mengenai tindakan manusia, tang dapat membantu kita memutuskan perbedaan tradisi-tradisi itu atau paling tidak batasan dari masing-masing.

Pertama, ada sesuatu yang ganjil mengenai standar yang menaik atau menurun. Performan /kemampuan peserta didik sebagaimana diukur oleh standar, bisa menaik dan bisa menurun, tetapi tidak demikian dengan standar itu sendiri. Jika standar itu telah naik atau turun, bahwa kenaikan atau menurunnya itu dapat hanya dinilai sebagai lawan/berhadapan dengan beda tipe standarnya. Yaitu standar-standar itu dengan jalan mana seseorang menilai satu standar dari berbagai standar, dan dus seseorang masuk pada surut yang tak terbatas.

Kedua, bagaimanapun seseorang bisa saja melihat “menurunnya standar” dalam arti bahwa kemampuan tidak mencapai setinggi standar sampai dapat meluas pada suatu kalinya, atau kemampuan itu bisa mencapai standar yang berbeda dari apa yang pernah diraihnya. Tingkat standar sebagai dalam kurikulum nasional, harus bermakna sesuatu dalam jenis ini.Sebagai contoh, seseorang dapat melihat bagaimana bagian yang panjang membuat dugaan awal mengenai cakupan kegiatan aritmatika, sedangkan ada beberapa kemajuan logika dari penjumlahan dan pembagian sederhana menuju operasi matematika yang komplek. Setiap tingkatnya menunjukkan suatu perbedaan standar, tetapi standar itu secara logis berkaitan sejauh ini sebagai keberhasilan dalam satu duagaan awal seseorang berhasil dalam orang lain. Dengan cara ini maka seseorang memiliki standar yang terkait secara deferensiasi dan herarki.

Ketiga, bagaimanapun standar adalah suatu benchmark, suatu kriteria diaman seseorang menilai atau mengevaluasi kualitas suatu kegiatan atau proses tertentu. Dan kualitas itu harus tergantung pada identifikasi dan tujuan dari suatu kegiatan- pada suatu nilai yang tertera di dalamnya. Gamblangnya, akan ada banyak standar karena ada banyak kegiatan, akan ada banyak kegiatan karena ada banyak keinginan dan tujuan yang mendorong orang. Ada standar khas membersihkan rumah, lukisan pemandangan alam, menulis soneta Shakespeare, menghargai dampak sains terhadap lingkungan. Standar tidaklah naik atau turun, tetapi hanya berubah. Pertimbangan tersebut membuat omong kosong dari agregat tanda dimana kita berbicara tentang standar dalam matematika atau standar moral. Dan itu membuatnya secara logis tidak mungkin untuk membuat perbandingan yang masuk akal dari standar seluruh generasi – atau, memang, lintas budaya kecuali budaya-budaya dan generasi-generasi berbagi seperangkat nilai-nilai yang berkaitan dengan kegiatan itu.

 

Kesimpulan

Kesulitan membicarakan standar adalah karena konsepnya seperti ”kebenaran”, atau ‘kebaikan”atau kecantikan”, karena secara logis membutuhkan dan hampir hampir tidak mungkin mendefinisikanya tanpa mempertimbangkan penggaliannya secara filosofis. Hal itu bisa mencemaskan bagi yang memiliki konsep sempit mengenai rasionalisme dimana mereka meyakini bahwa semua konsep dapat didefinisikan secara operasional dan bisa digunakan secara jelas dan tidak ambigu. Pemerintah sekalipun yang mencoba mengontrol outcome-dengan cara membirokrasikan pendidikan dan mengubahnya menjadi sesuatu hal lain lagi, juga mengubah guru menjadi penyampai kurikulum-tidak diragukan lagi bila sudah tertarik oleh godaan pandangan tersebut. Mereka jelas mengabaikan kompleksitas pemahamannya dan memperlakukan sebagai pemikiran yang bisa diturunkan menjadi pengertian sederhana.

Bahkan hal demikian akan dapat mengaburkan mereka dari tradisi-tradisi sosial yang lebih luas dan tradisi pendidikan dimana mereka dapat memiliki arti semua ini. Disini sekedar ditekankan pada sedikit perbedaan tradisi. Mengabaikan perbedaan-perbedaan ini dapat mendistorsi suatu hal dari seorang guru dimana srcara tradisional,sebut saja, sebagai mengenalkan generasi mendatang pada berbagai ide dan ketrampilan serta keyakinan yang sudah selamat dari pengawasan kritis. Dan untuk disadari mengenai untuk apa pentingnya, jika gagal menyadari, maka ada upaya-upaya untuk merubah institusi pendidikan keluar dari semua pengakuan itu.

Demgan demikian, dominasi oleh berbagai pandangan sempit mengenai pemahaman terhadap standar sebagi “sesuai dengan tujuan”, ini dilandasi oleh alasan bahwa pendidikan harus diperoleh setelah 16 harus diturunkan dalam lingkup kompetensi dengan berbagaintingkatnya. (Lima tingkat berdasar NVQ), Yakni mencapai target kurikulum nasional, ketrampilan utama, BTECs, tingkat A, dan sebagainya. Bahkan unit-unit pengajaran seperti PT dan universitas harus menjadi Training Acces Points ( titik masuk pelatihan), dimana lewat penilaian reguler dari pengetahuan sebelumnya (assesment of prior learning), rencana kerja seseorang harus dipetakan yang dapat membuat pengajaran sesuai dengan materi dan durasi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Untuk ruang apa universitas kalau demikian ini, yang sudah didominasi oleh pusat-pusat penilain yang bebas yang mengarahkan pada titik pelatihan, yang hanya menampilkan sejumlah indikator kompetensi dan akumulasi kredit, oleh program yang sudah terindividualkan diarahkan untuk sejumlah prestasi, sebut saja dalam dunia nyata di tempat kerja. Maka kuliah seperti baju,yang dipotong dan digunting agar sesuai. Kalau tidak demikain maka hanya akan ada sedikit tempat bagi kuliah sebagaimana yang biasa dilihat.

Bahkan semua ini terletak pada kegagalan dalam memahami bahwa ada visi pendidikan yang lebih luas, yang tidak dapat dianalisa lanjut dalam cara ini, dan dimana dipakainya konsep standar yang jelas berbeda, bahwa satunya tidak dapat menyingkirkan dari mengenai pemahakan aktivitas manusia.

SUBSTANSI DAN ASPEK-ASPEK SISTEM PERENCANAAN SISTEM PENDIDIKAN

SUBSTANSI DAN ASPEK-ASPEK SISTEM PERENCANAAN SISTEM PENDIDIKAN

Bashir

 
 

Tulisan ini ingin mendeskripsikan mengenai beberapa persoalan dalam perencanaan pendidikan yakni 1) persoalan substansi dan 2) aspek-aspek yang terkait dengan perencanaan pendidikan. Masalah substansi disini yakni terkait dengan pendekatan perencanaan pendidikan terutama tiga macam pendekatan krusial perencanaan pendidikan 1.1) pendekatan tuntutan social, 1.2) pendekatan nilai imbal (rate return) dan 1.3) pendekatan tenaga kerja.

Aspek-aspek yang terkait dengan perencanaan pendidikan misalnya, 2.1) masalah aspek kualitatif dan kuantitatif, 2.2) aspek efisiensi. Bagian pertama dimulai dari aspek-aspek yang terkait dengan perencanaan pendidikan sebagaimana berikut ini

A. Persoalan Aspek-Aspek Perencanaan Pendidikan

Aspek kualitatif dan Aspek kuantitatif dalam perencanaan pendidikan

Perencana pendidikan perlu memperhatikan sisi aspek kualitatif maupun kuantitatif dari perencanaan pendidikan ini. Mengingat perencanaan pendidikan merupakan upaya untuk membuat perkiraan ke depan mengenai kemungkinan arah yang bisa dilalui sesuai dengan garis kebijakan politik dari para pemimpin suatu Negara. Sehingga para perencana pendidikan senantiasa menghadapi beragam pertanyaan mengenai sifat dan cakupan keluasan tindakan yang diambil dalam menyusun perencaannnya.

Kedua aspek ini memang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pendidikan, tidak mungkin perencanaan pendidikan hanya menekankan satu aspek saja, aspek kuantittaif misalnya, tetapi perencanaan pendidikan juga harus memperhitungkan segi kualitaüf karena perkembangan pendidikan bukan perluasan secara kuantitatif saja. Hanya dengan begitu, maka rencana pendidikan dapat menjadikan pendidikan lebih relevan, efisien, dan efektif.

 
 

Aspek kebutuhan tenaga

Para perencana pendidikan mulai melirik aspek pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, (Coombs, 1967) tatkala mulai terjadi benturan antara kepentingan pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja karena pertumbuhan ekonomi yang dimulai pada tahun 1950 ketika dimulainya rekontruksi ekonomi Negara-negara Barat yang memandang dunia pendidikan tidak lagi sebagai ” sektor ekonomi yang tidak produktif yang menyerap penggunaan biaya” tetapi merencanakan dan berusaha menguasai penerimaan murid dan hasilnya supaya sesuai dengan pola persyaratan tenaga kerja yang dibenarkan oleh para ahli ekonomi demi sehatnya ekonomi.

Perencanaan pendidikan dengan pendekatan kebutuhan tenaga kerja ini lebih disukai oleh para ahli ekonomi, alasannya karena ekonomi sebagai batu loncatan percapaian kemajuan bangsa. Sementara itu kemajuan ekonomi tidak cukup hanya berdasarkan ketersedian sumber-sumber fisik dan fasilitas, lebih dari itu diperlukan sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan sumber fisik dan fasilitas itu untuk meraih kemajuan bangsa.

Mengedepankan pendekatan kerja dalam perencanaan pendidikan justru dapat mengerdilkan tujuan pendidikan itu sendiri, memang penting pencapaian kemajuan bangsa dari sisi ekonomi, tetapi bahwa perencanaan pendidikan yang didekati dari sisi kebutuhan tenaga kerja bisa mengakibatkan reduksi tujuan-tujuan lain dari perencaan pendidikan yang lebih luas hanya ditekankan pada kebutuhan tenaga kerja.

Terkait dengan penyedian sumber daya manusia ini, (Harbison, 1967) mengemukan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan pendidikan berdasarkan pendekatan tenaga kerja ini. Diantaranya adalah strategi yang dipilih dalam perencanaan pendidikan untuk kebutuhan tenaga kerja, beradar ideologi Negara, ideologi liberal cenderung menyatakan bahwa kebutuhan tenaga kerja ini diperlukan untuk memenuhi ambisi dan hasrat individu sedangkan dalam idelogi komunis, pendekatan tenaga kerja ini lebih dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Negara. Hanya bagi Indonesia tentu barangkali tidak sebatas hanya masalah ideologi, bisa saja karena budaya bangsa atau politik.

Selain ini, juga msalah pilihan prioritas pelbagi tingkat pendidikan dari dasar, menengah hingga atas. Ini juga berimplikasi pada pilihan penguatan salah satu dari tingkat pendidikan yang ada, tentu karena perencana pendidikan harus memprioritaskan tingkat pendidikan mana yang hendak dikembangkan. Terlebih lagi bisa menyangkut masalah kualtas dan kuantitas, misalnya ketika menekankan kualitas tentu akan mengabaikan kuantitas kesempatan belajar bagi anak-anak usia belajar.

Tidak menafikan adanya hubungan antara pendidikan dengan kerja, dan studi mengenai hubungan antara keduanya dilakukan untuk mencari metode mengembangakan sumber daya manusia. Perencanaan pendidikan dengan demikian jika diarahkan untuk tenaga kerja, (Sanyal, 2011) haruslah dapat meramalkan kebutuhan sumber daya manusia yang trampil untuk masa depan dengan percepatan sector jenis pekerjaan yang sangat spesifik, dan seringkali sayangnya, pendidikan masih meraba-merana dalam mempersiapkan peserta didik untuk pekerjaan masa depan yang saat ini belum ada dan belum terbayangkan sepert apa jenis pekerjaan di masa mendatang ini terkait dengan percepatan teknologi komunikasi dan infromasi.

Aspek Efisiensi

Dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu efisiensi internal dan eksternal sistem pendidikan. Efisiensi internal ditandai oleh tinggi rendahnya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas. Efisiensi eksternal merujuk kepada efektivitas manajemen sistem pendidikan secara keseluruhan yang disebabkan oleh kelambanan dalam manajemen sistem pendidikan. Kelembanan ini disebabkan oleh profesionalisme, mekanisme proses pengambilan keputusan dsb.

Untuk mengefesienkan dan mengefektifkan sistem pendidikan diperlukan rencana terpadu yang mengaitkan masukan instrumental dan masukan lingkungan dalam proses perencanaan peningkatan efesiensi manajemn sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan bermutu dan relevan dengan berbagai kebutuhan melalui pendayagunaan sumber daya pendidikan secra efisien.

Dalam pandangan ahli ekonomi, masalah efisiensi ini berkisar pada masalah alokasi dan efisensi itu sendiri. Yang pertama terkait prioritas alokasi sumber ekonomi yang terbatas pada berbagai sector termasuk sector pendidikan, dimana pengalokasian sumber ekonomi tentu pada sector yang terbaik. Kedua masalah efisiensi bagaimana menggunakan sebaik-baiknya alokasi sumber daya ekonomi yang teralokasikan itu sehingga menghasilkan yang sebaik-baiknya. Perencanaan pendidikan dalam masalah alokasi layak mendapatkan prioritas mengingat fungsi strategisnya kemajuan bangsa lewat pendidikan. Sedangkan dalam masalah efisiensi bisa lebih rumit karena melibatkan masalah pedagogis yang menimbulkan perdebatan sengit, demikian dalam (Coombs, 1967), ini tidak ubahnya seperti dalam kasus sertifikasi guru dan dosen yang melibatkan tarik ulur mengenai efisiensi yang terkait dengan masalah pedagogis.

B. Persoalan Substansi Perencanaan Pendidikan

Social demands approach

Inti dari pendekatan kebutuhuan social (Arifin, 2010) lebih ditekankan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Artinya tingkat partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan masih rendah sehingga keterserapan usia sekolah untuk memperoleh pendidikan juga masih rendah, apalagi hingga pada tingkat partisipasi pembiayaan, pengelolaan, pengembangan bahkan penelitian untuk masa depan pendidikan.

Mengingat tingkat partsipasi masyarakat yang rendah terhadap pendidikan maka prencana pendidikan membuat perencaan pendidikan lebih mendekatkan dunia pendidikan kepada masyarakat, misalnya membangun sekolah yang tersebar ke seluruh penjuru, penyediaan guru yang dapat menjangkau semuanya, pembiayaan yang murah dan terjangkau. Sebab manakala aspek ini tidak diperhatikan maka menjadikan pendekatan social tidak efektif menjangkau keteserapan anak usia sekolah untuk bisa memperoleh pendidikan. Apalagi mempromosikan tingkat partisipasi masyarakat dalam memajukan sekolah.

Memang pendekatan kebutuhan social lebih ditekankan untuk memenuhi standar keterpenuhan masyarakat dalam memperoleh pendidikan terutama pendidikan dasar, jadi dimaksudkan memberikan pelayanan pendidikan dasar terutama yang diamanatkan oleh undang-undang dasar karana memang pendidikan merupakan tanggung jawab Negara. Konsekuensinya memang focus pada pemberian dan penyediaan sarana serata fasilitas pendidikan, dan belum focus pada aspek mutu pendidikan atau keterkaitan dengan dunia ketenagaakerjaan atau aspek ekonomi.

Pendekatan ini menghasilkan misalnya konsep pendidikan WAJAR (wajib belajar) dan PMU (pendidian menengah universal), seperti halnya yang dijumpai di Indonesia, bahkan dalam renstra pendidikan Indonesia disebutkan, perlunya menyelenggarakan PMU untuk mengejar ketertinggalan kesempatan memperoleh akses pendidikan bagi anak usia sekolah, dimana tanpa PMU dimungkin akan tercapai akses sekolah itu pada tahun 2050, dengan adanya PMU bisa memotong waktu tersebut hingga pada tahun 2020. Apalagi menyongsong gerbang ekonomi Indonesia baik bagian barat, tengah maupun timur.

Metode yang digunakan sebenarnya bisa dikatakan sangat sederhana, meskipun juga tidak mudah memperoleh fakta-fakta dasar dan perkiraan untuk menerapkannya seputar masalah tuntutan social ini. Metode menurut (Coombs, 1967) beranjak dari langkah pertama adalah mengumpulkan perkiraan yang tepat mengenai jumlah anak pada tingkatan usia tartentu yang ada di setiap daerah dan berapa di antaranya yang telah mengikuti pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Ini dibuat untuk mengetahui tingkat partisipasi yang sedang berjalan. Langkah berikut adalah meramalkan setepat mungkin jumlah pemuda pada tiap tahap usia sampai tahun 1980. Langkah ketiga adalah memilih beberapa tingkat sasaran partisipasi untuk tahun 1980 dan tahun-tahun antaranya dan menerapkannya di dalam kerangka rencana kependudukan, kemudian menentukan sasaran penerimaan murid yang pasti.

Langkah yang terakhir ini adalah langkah yang paling sulit karena secara logis diperlukan suatu penilaian yang menyeluruh dari beberapa faktor; sampai pada tingkat pendidikan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, akan menelan biaya berapa, apa yang akan dicapai, berapa jumlah tenaga ketfja tcrdidik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bangsa dan berapa jumlah pekerjaan yang benar-benar dapat diciptakan, berapa besar bantuan luar negeri yang dapat diperoleh, dan sebagainya.

Rate of return approach

Para ahli ekonomi disamping menganjurkan untuk membuat perencanaan pendidikan berdasarkan tenaga kerja, juga mengemukakan pendekatan nilai imbalan (rate of return), dari alokasi sumber-sumber ekonomi untuk pendidikan. Seperti dikemukakan di muka, masalah pengalokasian sumber ekonomi juga merupakan permasalahan tersendiri dalam perencanaan pendidikan sebagai bagian keseluruhan dari perencanaan yang ada dalam suatu Negara. Perencanaan ini muncul juga karena berbagai kelemahan yang ada dalam pendekatan tenaga kerja.

Ini menandaskan bahwa semisal individu yang memiliki berbagai macam prioritas dengan anggaran terbatas yang dimilikinya, ia harus memutuskan suatu alokasi sumber ekonomi untuk sesuatu tentu mempertimbangkan untung-ruginya, atau nilai imbal dari sejumlah alokasi yang sudah dikeluarkannya tersebut. Perencanaan pendidikan dalam kacamata ahli ekonomi, juga harus mempertimbangan nilai imbalan tersebut dari alokasi sumber ekonomi yang diterimanya.

Memang menjadi pelik mengukur tingkat nilai imbalan para peserta didik di masa mendatang dengan hasil dari perencanaan pendidikan. Namun barangkali yang dapat dilakukan misalnya menukur tingkat penghasilan ekonomi berdasar tingkat pendidikan dengan menyingkirkan beberapa factor di luar pendidikan (seperti kecerdasan yang tinggi, motivasi, latar belakang keluarga, dan koncksi). Tetapi perbedaan pendapatan di masa mendatang ini sehubungan dengan perbedaan pendidikan, dihitung berdasarkan perbedaan masa lalu dan masa sekarang, diduga besarnya pendapatan ini akan tetap dalam masa mendatang.

Pendekatan rate of return dalam perencanaan pendidikan sesungguhnya juga dimaksudkan bagaimana merencanakan pendidikan ke depan yang lebih baik, lebih tepat, terlebih dengan pengalokasian sumber ekonomi, sehingga diharapkan pegalokasian itu benar-benar dapat menghasilkan ilmbalan yang setara. Dengan demikian perencanaan pendidikan dapat berupaya untuk memanfaatkan sebaik-baiknya sumber ekonomi itu untuk kemajuan pendidikan. Mengenai pemanfaatan alokasi sumber ekonomi ini dalam pendidikan terutama dalam unit sekolah misalnya dapat dilihat dalam tulisan (HalIak, 1967).

Namun pendekatan rate of return inipun juga bukan pendekatan yang terbaik, pendekatan nilai imbalan ini seperti pendekatan tuntutan masyarakat dan pendekatan tenaga kerja diperlukan dan dapat dipakai untuk perencanaan pendidikan. Setidak-tidaknya pendekatan tersebut menekankan perlunya meneliti alternatif-alternatif secara terus-menerus dan memperhitungkan untung rugi yang ditimbulkannya dengan sebaik mungkin sebelum dibuat suatu keputusan, Dengan ditingkatkannya metodologi dan data dasarnya, maka pendekatan itu dapat merupakan suatu pengarahan yang lebih mantap.

Manpower approach

(Callaway, 1971) Dalam bangsa yang berpenghasilan rendah di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, pusat perhatian tertuju pada pengangguran yang tersebar luas dan tumbuh di antara pemuda. Banyak di antara mereka yang telah bersekolah selama beberapa tahun (bahkan di antara mereka adalah luIusan Universitas) mencari pekerjaaan, tetapi, mereka tídak mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan cita-cita atau sesuai dengan kompetensi keilmuan yang mereka pelajari saat diperkuaiahan. Selama beberapa dasawrsa ini fenomena jenis pengangguran ini semakin terbuka dan komulatif; setíap tahun jumlah penganggur makin bertambah. Ribuan penganggur meningkat menjadi рuluhan ribu penganggur, bahkan di beberapa negara mencapai ratusan ribu.

Para ahli ekonomi, mengakui bahwa sekarang tídak cukup pemusatan perhatian pada peningkatan pertumbuhan pendapatan rata-rata per kapita saja; pembangunan rancangan tahun 1970-an harus meliputi strategi terciptanya pekerjaan produkttf bagi sejumlah besar penganggur dan pekerja kurang tugas. Di antara para pendidik, telah timbul pula titik pembahkan dari gagasan yang semacam. Perluasan pendidikan formal yang terus-menerus menurut garis yang ada tidak lagi dianggap memadai. Timbul pertanyaan-pertanyaan: bagaimana caranya agar sistem-sistem pen¿dikan bisa dikaitkan lebih erat dengan kenyataan-kenyataan ekonond dan sosial? Khususnya, jenis pendidikan apa yang lebih langsung pengaruhnya kepada pembangkitan lapangan kerja dalam skalaluas?

Bagaimanapun, pendidikan tidak bisa berlepas tangan begitu saja terhadap penggaungguran ini, perencanaan pendidikan perlu melihat aspek man power ini, tentu untuk memberikan sumbangsaran pemecahan masalah penggangguran terutama terkait dengan pembangunan sumber daya manusia yang memadai.

(Harbison, 1967) menyarakan beberapa pertimbangan perencanaan pendidikan terkait dengan sumber daya manusia (man power), diantaranya adalah masalah perencanaan dan pembuatan strategi pendidikan, pilihan pelbagai tingkat pendidikan, pilihan antara mutu dan kualitas, pendidikan formal versus pelatihan non formal, kebutuhan, permintaan dan suplly.

Dalam dunia kerja misalnya, (Jacques Hallak in co-operation with Ibrahim M u s a 1980) pendidikan juga merupakan salah satu kriteria seleksi penerimaan pekerja atau pegawai, diantara usia dan jenis kelamin, factor pendidikan juga sangat berpengaruh. Misalnya dalam pekerjaan manager, teknisi, penjaga buku, sekretaris, supervisor, operator terlatih, operator tidak terlatih, sangat sedikit sekali pendidikan tidak ada relevansinya.

 
 

 
 

Referensi

Arifin. (2010). Konsep perencanaan, pendekatan dan model perencanaan pendidikan. Retrieved from https://drarifin.wordpress.com/2010/07/15/konsep-perencanaan-pendekatan-dan-model-perencanaan-pendidikan/

Callaway, A. (1971). Educatíonal planning and unemployed youth. In C. E. Beeby (Ed.), Planning and the educational administrator. Paris: Intemational Institute for Educational Planning UNESCO.

Coombs, P. H. (1967). What it Educational Planning! (Istiwidayanti, Trans.). In C. E. Beeby (Ed.), Planning and the educational administrator. Paris: PENERBIT BHRATARA KARYA AKSARA — JAKARTA dan UNESCO: Lembaga Intemasional untuk Perencanaan Pendidikan.

HalIak, J. (1967). Тhe analysis of educational cost and expenditure. In C. E. Beeby (Ed.), Planning and the educational administrator. Paris: International Institute for Educational Planning UNESCO.

Harbison, F. (1967). Educational Planning and Human Resource Development (Soeheba.K, Trans.). In C. E. Beeby (Ed.), Planning and the educational administrator. Paris: UNESO.

Jacques Hallak in co-operation with Ibrahim M u s a , A. J. a. A. S. (1980). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Vol. 1). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Sanyal, B. C. (2011). Education and employment. In E. b. M. B. a. N. V. Varghese (Ed.), Directions in educational planning International experiences and perspectives. Paris: International Institute for Educational Planning UNESCO.

  

PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PANCASILA

PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PANCASILA

Bashir 

Pendahuluan

Sudah seharusnya partai politik menyelenggarakan pendidikan politik sehingga bisa melahirkan kader-kader politik bagi suatu partai yang akan memberikan corak dan arah bagaimana kader partai dengan ideologinya itu menggerakkan partai menjunjung tinggi kepentingan lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro public. Gairah berpolitik bukan berdasarkan kepentingan perebutan kekuasaan atau berbagi kue ekonomi atau melanggengkan kepentingan. Ketiadaaan pendidikan politik hanyalah akan melahirkan kader-kader politik yang oportunis.

Pancasila sebagai falsafah negara sudah seharusnya menjadi landasan dalam pendidikan politik ini, maka tatkala pendidikan politik berjalan dengan baik bisa diharapkan lahir kader-kader politik yang peduli dengan etika politik dan menunjung tinggi martabat kenegarawanan sehingga kebijakan-kebijakan yang lahir dari perut politik juga untuk kesejahteraan public.

Tulisan ini dimaksudkan membahas mengenai pengaruh pendidikan politik dalam pembangunan manusia yang berkepribadian Pancasila sebagai ciri khas ideologi bangsa dan negara Indonesia sebagaimana negara dan bangsa lain dengan ideologinya masing-masing yang dapat memberikan ciri khas bagi bangsa tersebut.

Pendidikan politik

Ki Hadjar Dewantara (Dewantara, 1962) menganggap pendidikan sebagai daya upaya untuk mewujudkan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter, pikiran (intelek)) dan tubuh anak untuk memajukan kehidupan anak didik selaras dengan dunianya.

(Alfian, 1986), menjelaskan pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Instruksi Presiden No. 12 tahun 1982 tentang (“Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda,” 1982) adalah sebagai berikut: Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien.

Bisa dikatakan bahwa pendidikan politik adalah proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (national character building). Dalam hal ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila karena memang merupakan ideologi negara Indonesia. (Sumantri)

Pembangunan manusia

United Nations Development Programme (UNDP, 1990) dalam laporan mengenai pembangunan manusia tahun 1990, menjelaskan pembangunan manusia sebagai sebuah proses mengenai perluasan berbagai macam pilihan seseorang. Pada prinsipnya pilihan ini tidak terbatas dan dapat berubah sepanjang waktu, tetapi dalam semua tingkat pembangunan ada tiga hal pokok bagi seseorang 1) untuk menjalani hidup yang panjang dan sehat, 2) untuk memperoleh pengetahuan dan 3) untuk memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk standar hidup yang layak. Jika pilihan-pilihan penting tidak tersedia, kesempatan lain tetap tidak dapat diakses.

Hanya saja pilihan-pilihan itu tidak hanya dalam tiga hal ini, banyak pilihan-pilihan lain yang juga mendapatkan penilaian tinggi dari masyarakat, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial, peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati harga diri pribadi dan dijamin hak asasi manusianya.

Ada dua sisi dalam pembangunan manusia, yang pertama mengenai pembentukan kemampuan manusia-seperti meningkatkan kesehatan, pengetahuan dan keterampilan-dan yang kedua mengenai penggunaan dari apa yang mereka peroleh dari kemampuan mereka tersebut – untuk bersantai, tujuan produktif atau aktif dalam urusan budaya, sosial dan politik.

(Alkire, 2010) mengutip UNDP tahun 2009 dalam laporannya mengenai migrasi menyebutkan bahwa pembangunan manusia sebagai “the expansion of people’s freedoms to live their lives as they choose.” Kemudian penjelasan lainnya mengenai pembahasan pembangunan manusia sebagai berikut: “putting people and their freedom at the centre of development. It is about people realizing their potential, increasing their choices and enjoying the freedom to lead lives they value.”

Pengertian pembangunan manusia di sini masih berkaitan dengan seluruh kemampuan yan bisa diraih manusia, tetapi di sini lebih ditekankan pada basis social pengahargaan diri dalam hubungannya dengan masyarakat social, ekonomi dan kelompok ras sebagai akibat migrasi.

Pendidikan Politik di Indonesia.

Menengok sejarah perjalanan bangsa Indonesia mengenai pendidikan politik bisa dikatakan bahwa pada masa awal-awal kemerdekaan merupakan pendidikan yang mencerdaskan dan menggungah nurani dan pikiran. Dimana saaat itu nurani disadarkan dengan berbagai kenyataan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari kemajemukan suku bangsa agama, (Geertz, 1963) menyatakan, ada tiga ratus lebih kelompok etnis di Indonesia, semuanya memiliki bentuk identitas budayanya masing-masing dan lebih dari duaribu lima puluh bahasa berbeda yang dipergunakan bahkan ada representasi hampir semua agama besar di dunia sebagai tambahan dari berbagai rentang yang luas dari agama asli. Mengenai keragaman masyarakat dan budaya bangsa Indonesia, maka para bapak pendiri bangsa ini menggelorakan semboyan bhinneka tunggal ika yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh pemikir hebat pada zaman keemasan kerajaan Majapahit yakni Empu Tantular.

Di sisi lain pendidikan politik saat itu dapat menggugah minat pikir karena politik saat itu berkaitan dengan permasalahan mendasar dari berbangsa yakni masalah landasan ideologis sebuah bangsa. Ketika bangsa-bangsa lainpun berdiri dengan landasan ideologinya masing-masing, maka Indonesiapun mengalami permasalahan yang sama, hendak didirikan diatas landasan ideology seperti apa Negara Indonesia yang baru berdiri tersebut.

Walhasil, Indonesia berdiri di atas landasan ideologi Pancasila, kata pancasila berasal dari bahasa Sankrit, yakni panca yang berarti lima dan sila yang bermakna pinsip. Istilah pancasila ini sesungguhnya sudah dipakai oleh Empu Prapanca dalam karyanya Negarakertagama dan Empu Tantular di karyanya Sutasoma, saat itu pancasila merupakan lima prinsip etika yakni tidak melakukan kekerasan, mencuri, mendendam, berbohong maupun minuman yang memabukkan. Dapat dikatakan lima prinsip etika ini juga mirip dengan Budha (“The Five Precepts: pañca-sila,” 2013) yakni :

1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami

Saya berjanji tidak akan menghancurkan makhluk hidup.

2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami

Saya berjanji tidak akan mengambil milik orang lain.

3. Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami

Saya berjanji tidak akan melakukan seksual yang tidak benar.

4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami

Saya berjanji tidak akan berbicara bohong.

5. Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami

Saya berjanji tidak akan meminum minuman yang memabukkan.

Demikianlah awalnya Pancasila dipergunakan sebagai sebuah konsep etika, kemudian ditransformasikan menjadi konsep politik sesuai dengan situasi Indonesia saat itu, yang hingga rumusan Pancasila seperti saat ini yakni:

Pancasila

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Kemanusian Yang Adil Dan Beradab.
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan /Perwakilan
  5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Ketua Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia Radjiman Wediodiningrat dalam suatu rapat melontarkan pertanyaan penting mengenai dasar filosofi apakah yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. (Faisal, 1995) melalui dialog panjang oleh para pendiri bangsa ini, dan setelah melewati berbagai macam rentetan peristiwa sejarah, maka diterimalah Pancasila sebagaimana di atas sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia.

Gambaran di atas menunjukkan bagaimana gairah berpolitik secara sehat dewasa dan menunjukkan kenegaraan para pendiri bangsa. Berpolitik dengan landasan pemikiran yang kokoh mengenai suatu falsafah yang melandasi suatu tindakan maupun pemikiran. Bagaimana misalnya Muh. Yamin memaparkan pemikirannya mengenai lima prinsip bernegara :

  1. Nationalisme
  2. Humanitarianism
  3. Belief in God
  4. Democracy
  5. Social Welfare

Sedangkan Sukarno, misalnya menawarkan rumusan yang sedikit berbeda. Bagi Sukarno Pancasila merupakan lima prinsip landasan filosofis bernegara yang memuat dua elemen utama yakni : dasar politis dan dasar etis. Dasar politis haruslah menjadi landasan utama bagi sebuah Negara, maka Sukarno menempatkan sila pertama adalah nasionalisme sebagai dasar yang dapat mencakup dan merangkul seluruh nusantara. Sementara sila keyakinan kepada Tuhan menjadi sila terakhir sebagai landasan spiritual dan moral bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukarno itu pada awalnya adalah sebagai berikut:

  1. Nationalism
  2. Internationalism atau Humantarisnism
  3. Deliberation atau Democracy
  4. Social Welfare
  5. Belief in God

Hal ini menandaskan titik tolak politik adalah bersifat ideologis. Sebagaimana disampaikan oleh hasil kajian Feith and Castle (1998) yang dikutip oleh (Rinakit, 2013) Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, pada era orde lama, misalnya, preferensi politik warga ditentukan oleh daya tarik dan ikatan ideologi. Dimana secara gamblang menunjukkan adanya pembelahan ideologi era tersebut –ada Nasonalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis, Komunisme, dan irisan dari aliran-aliran tersebut.

Lebih lanjut Sukardi Rinakit mengedepankan bahwa pada era orde baru, preferensi politik bukan lagi terikat pada sentimen ideologi semata tetapi lebih kepada partai politik. Sejalan dengan tesis Clifford Geertz (1965) mengenai kategorisasi masyarakat Jawa, yaitu santri, abangan, priyayi maka partai politik pun didesain menjadi tiga partai senafas dengan trikotomi itu. Kaum santri berada dalam payung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), rumah warga abangan adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan kelompok priyayi bernaung di bawah pohon beringin (Golongan Karya, Golkar). Hal ini menandakan lebih menonjolnya dominasi partai politik daripada ideologi, karena adanya reduksi semua ideologi ke dalam dua partai dan satu golongan karya.

Kemudian pada era reformasi hingga saat ini, daya Tarik ideologi dan partai menjadi tidak menarik lagi karena orang dapat dengan mudah pindah dari satu partai ke partai lainnya, ideologi menjadi tidak penting lagi, karena orang juga dapat keluar masuk partai tanpa harus memiliki ideologi yang jelas sekalipun entah dari mana asalnya orang tersebut. Ideologi dan partai digantikan oleh kekuatan figur. Tahun 1999, Megawati Soekarnoputri menjadi simbol harapan publik dan mengantarkan partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memenangkan Pemilu 1999. Demikian juga dengan Susilo Bambang Yudhoyono menjelang tahun 2004 dan 2009. Pamor dirinya menjadikan dia terpilih menjadi Presiden dan mengantarkan Partai Demokrat menjadi pemenang Pemilu 2009. Kini, figur-figur yang dicitrakan tegas oleh publik seperti Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta) dan Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya), sebagai antitesa dari kepemimpinan SBY yang dinilai lamban karena terlalu berhati-hati.

Pergeseran arus politik dari ideologi, partai politik, dan akhirnya performa figur membuat kehidupan politik menjadi pragmatis. Partai politik juga menjadi pragmatis dan merasa tidak perlu melakukan pendidikan politik khususnya melakukan sosialisasi dan kaderisasi politik untuk membentuk kader dengan pemahaman ideologi dan politik dari suatu partai. Dengan pergeseran semacam ini maka rekrutmen kader juga menjadi pragmatis yakni cukup merekrut bahkan menawarkan kepada figur-figur yang populer dan mempunyai sumberdaya politik kuat baik basis dana, masa maupun jaringan seperti para pengusaha, mantan anggota TNI/POLRI, artis.

Miskinnya pendidikan politik ini memberikan dampak yang cukup serius baik bagi pelaku politik praktis maupun masyarakat dan bangsa. Kader politik yang semata berdasarkan kepentingan pribadi dan kekuasaan mengambil alih posisi strategis dalam struktur dan menentukan arah kebijakan partai. Sementara di satu sisi karena tidak cukup memiliki modal pendidikan politik yang memadai maka mereka miskin etika dan nilai-nilai politik. Visi dan misinya lebih kecil dari dirinya sendiri, menjadi pragmatis, korup dan jauh dari standar pelayanan public.

Politikus yang tidak terdidik secara baik dalam masalah pendidikan politik sebagaimana diungkap oleh (Robet, 2013) dalam kontestasi, politik dipandang terbatas sebagai arena perjuangan kepentingan kelompok. Praktik politik lebih dipahami secara behavioralistik dan utilitarian. Who get what, when and how menjadi satu-satunya logika yang mendasari praktik politik.

Bisa jadi demokrasi tetap semarak, tapi praktik politik dalam demokrasi justru mengalami degradasi. Kesemarakan praktek demokrasi ini sebagaimana gambaran (Carothers, 2002), ini terlihat pada adanya ruang politik, meski terbatas, untuk partai-partai politik oposisi dan masyarakat sipil yang otonom, serta Pemilu yang teratur dan konstitusi yang demokratis. Bersamaan dengan itu, mereka juga mengalami defisit demokrasi yang parah dengan karakternya antara lain adanya representasi politik yang buruk, rendahnya partisipasi politik di luar memilih dalam Pemilu, banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat negara, Pemilu dengan ketidakpastian legitimasi, semakin rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap aparat dan institusi negara, dan rendahnya kinerja lembaga-lembaga Negara.

Ketika partai politik tidak bisa diharapkan untuk memberikan politik yang memadai, sudah selayaknya negara mengambil alih tanggung jawab pendidikan politik warganya. Antonio Gramsci (1891-1937) pernah menyatakan bahwa the state must be conceived of as an educator. Memang saat itu ditujukan untuk negara Italia dimana Gramsci hidup yang saat itu Italia dikenal sebagai negara fasis dimana pendidikan politik oleh negara dimaksudkan untuk pelanggengan pemegang kekuasaan negara. Sebaliknya di negara-negara demokratis lebih sebagai pendewasaan politik warga agar mereka melek politik. Maknanya, mereka menjadi otonom, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan berlakunya mekanisme check and balances dalam praksis kekuasaan.

Pembangunan Manusia Pancasila

Paling tidak dengan milihat dua sisi pembangunan manusia sebagaimana dijelaskan di muka dari UNDP, maka pembangunan manusia Pancasila bisa disebut sebagai pembangunan manusia dari sisi kapabilitas kemanusiannya. Artinya landasan kemampuan dirinya dalam kapasitas sebagai manusia yang terus dibangun miskipun baru satu bagian dari berbagai bagian yang harus dibangun dari sisi ini. Bagian lainnya seperti pengetahuannya tentu juga terus dibangun, tetapi pembangunan manusia Pancasila berarti membangun bagian filosofi sebagai manusia Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila.

Melihat pola-pola pendidikan politik yang ada seperti tersebut di atas barangakali agak susah untuk dapat memotret bagaimana jati diri manusia Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh landasan filosofi bangsa yakni Pancasila.

Meskipun manakala melihat awal berdirinya Indonesia dapat dikatakan bahwa manusia Indonesia merupakan manusia yang mencintai negaranya tetapi juga terbuka dan aktif dalam percaturan dunia, dengan menyerap ideologi besar dunia maupun pemikiran-pemikiran besar lainnya yang tidak serta merta ditempelkan pada bangsa Indonesia tetapi terlebih dahulu diserap, diinternalisasi kemudian disesuaikan dengan keindonesian. Maka manusia Indonesia adalah manusia yang bervisi besar jauh ke depan.

Secara lebih jelas manusia Indonesia yang berpancasila artinya dilandasi filosofi lima prinsip isi di dalamnya. Dalam konteks pembangunan manusia pancasila, maka kelima sila ini menjadi landasan manusia Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Landasan mendudukan dirinya, maupun landasan dalam menjalin tata hubungan dengan lainnya sesama masyarakat maupun dengan negara.

Sesungguhnya terlepas dari pola-pola pendidikan politik yang ada saat ini. Maka manusia Pancasila sebagaimana yang digambarkan oleh (Marsudi, 2008)

Manusia Indonesia adalah manusia yang mengakui dan meyakini keberadaan Tuhan sebagai Prima Causa penyebab tunggal atas alam semesta raya dan isinya. Sebagai Prima Causa maka manusia Pancasila mengakui Tuhan itu Maha Suci, sumber dari segala kesempurnaan, kebaikan,kebenaran dan keadilan. Dengan demikian manusia Pancasila tidaklah atheis tidak pula sekuler, sudah semestinya beragama sebagaimana yang diatur oleh negara, karena mereka meyakini bahwa memiliki Negara Indonesia yang merdeka adalah atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Sesuai sila kedua, manusia Pancasila adalah manusia yang menyadari harkat dan martabatnya sebagai manusia yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Menghargai kemanusian diri maupun lainnya atas dasar prinsip norma-norma obyektif, tidak sewenang-wenang, dan atas landasan tata kesopanan, kesusilaan atau moral dalam bingkai ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

Manusia Pancasila memandang bahwa dirinya adalah bagian dari keragaman bangsa Indonesia yang diikat oleh kesatuan kemanusian dalam hubungannya antara satu dengan lainnya. Miskipun demikian tidaklah menjadikan manusia Pancasila memiliki pandangan sempit (chauvinism) hanya bangsanya sendiri yang hebat seraya merendahkan bangsa lainnya, tetapi sebagai bangsa yang memiliki kekuatan kebersamaan untuk berdiri maju dengan bangsa-bangsa lainnya. Hal ini dilandasi sila ketiga.

Dalam sila keempat, bisa dijabarkan bahwa manusia Pancasila adalah sekelompok rakyat Indonesia yang menyadari memiliki kedaulatan seluruhnya di tangan rakyat, namun bukan berdasar atas dominasi mayoritas semata tetapi kedaulatan rakyat yang didasarkan pada akal sehat dan pertimbangan kesatuan bangsa. Kedaulatan mereperenstasikan seluruh kekuatan rakyat dan melalui musyawarah bersama demi mewujudkan kebaikan bersama.

Dalam sila kelima dapat manusia yang peduli dengan keadilan menyangkut persoalan-persoalan kemasyarakatan seluruh bangsa, bukan bagi suku atau kelompoknya sendiri, apalgi bagi dirinya sendiri.

Walhasil, manusia Indonesia, manusia Pancasila sebagaimana diuraikan oleh (Sumarno, 1984) semua manusia Indonesia yang mewujudkan Pancasila dalam dirinya, membuktikan dirinya sebagai manusia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradaab, memelihara dan meningkatkan persatuan Indonesia, membiasakan diri dan semakin meningkatkan Karakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan selalu memelihara dan mengusahakan terwujudnya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demkian haruslah dapat dibedakan manusia Pancasila dengan manusia kapitalis atau komunis yang dilandasi oleh filsosofinya masing-masing.

Dunia Pendidikan Harus Memainkan Peran Membangun Manusia Pancasila.

Dunia pendidikan adalah arena terbuka dan ranah terpenting bagi pendidikan politik warga. Melalui kurikulum pendidikan yang baik dan kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler, sosialisasi ideologi, nilai-nilai demokrasi, sistem politik, kebajikan politik dan kepemimpinan dapat dilakukan. Anak didik menjadi terpelajar baik secara ilmiah (keilmuan) maupun politik. Ada etos kerja dan mimpi besar bersama yang dibangun dan ingin dicapai.

Bila pendidikan politik oleh partai dimaksudkan untuk mendidik ideologi kadernya sehingga bisa memperjuangkan aspirasi politik sesuai ideologi partai, dan pendidikan politik oleh negara cenderung dimanfaatkan oleh penguasa untuk memberikan legitimasi pelanggengan kekuasaan, maka pendidikan politik oleh dunia pendidikan diharapkan lebih bersifat akademis memberikan wawasan mengenai dunia politik sebagai salah satu media penyaluran aspirasi hak-hak warga negara dalam ikut serta memajukan negara lewat pengambilan keputusan dan eksekusi kebijakan public. Sehingga lebih memberikan bekal wawasan umum mengenai landasan etika berpolitik yang kelak bisa jadi terjadi perbedaan pilihan partai politik namun tetap mengedepankan asas kepentingan bangsa Indonesia secara umum.

Kesimpulan

Secara filosofi pendidikan dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan politik baik oleh negara, partai, atau oleh institusi pendidikan akan sangat mempengaruhi arah pembentukan manusia di dalamnya. Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara yang menjadi paying besar bagi Negara, partai dan institusi pendidikan akan dapat mewarnai manusia di dalamnya manakala Pancasila ini sungguh-sungguh menjadi landasan ideologi, namun tatkala yang dominan adalah ideologi sectarian, pragmatism, maka hanyalah menjadi mimpi mengharapkan tumbuhnya manusia Pancasila.

 
 

Daftar Pustaka

Alfian. (1986). Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Alkire, S. (2010). Human Development Research Paper 2010/01 Human Development: Definitions, Critiques, and Related Concepts.

Carothers, T. (2002). The End of the Transition Paradigm. Journal of Democracy, 13(1), 5-21. doi: 10.1353/jod.2002.0003

Dewantara, K. H. (1962). Karja I (Pendidikan). Jogjakarta.: Pertjetakan Taman Siswa,.

Faisal, I. (1995). Islam, politics and ideology in Indonesia : a study of the process of Muslim acceptance of the Pancasila. (Disertasi), McGill University, Montreal. Retrieved from http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=39924&silo_library=GEN01

The Five Precepts: pañca-sila. (2013, 30 November 2013). from http://www.accesstoinsight.org/ptf/dhamma/sila/pancasila.html .

Geertz, H. (1963). Indonisian Cultures and Communities: Story Guide (R. T. McVey Ed.). New Haven: Yale University Press.

Marsudi, S. A. (2008). Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda, 12 C.F.R. (1982).

Rinakit, S. (2013) Melek Politik: Negara Juga “Pendidik”. Seri Diskusi KPK bertema Sistem Politik Berintegritas. Menuju Sistem Politik Berintegritas: Pendidikan Politik bagi Warganegara

Robet, R. (2013) Pendidikan Politik dan Reformasi Republikan. Menuju Sistem Politik Berintegritas. Sistem Politik Berintegritas: Pendidikan Politik bagi Warganegara.

Sumantri, H. E. Upaya Membangkitkan Nasionalisme Melalui Pendidikan. 11. Retrieved from http://www.setneg.go.id website: http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2252

Sumarno, K. H. (1984). Manusia Indonesia, Manusia Pancasila Pembahasan Mengenai Pancasila, Piagam Jakarta dan Pancasila Sebagai Satu-Satunya Asas. Jakarta: Ghalia Indonesia.

UNDP. (1990). Human Development Report 1990. New York: Oxford University Press.

  

PEMERATAAN PENDIDIKAN

Indonesia dengan jumlah penduduk usia sekolah sedemikan banyak, cukip sudah sebagai pr bagi pemerintah, mungkin belum saatnya prioritas mutu, tapi lebih bagaimana seluruh anak bangsa bisa merasakan mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan sampai setaraf menengah atas. Betapa sesungguhnya itupun belum seberapanya, tetapi berharap besar samapi denagn sekolah menengah potensi kecerdasan otak sebagai karunia allah yang paling berharga bisa dikembangkan dan dipotensikan dengan bekal pendidikan sekolah menengah atas itu.

mengingat betapa rendahnya jadi orang bodoh, miski tanpa sekolah bisa saja jadi orang pintar, tapi secara kenegaraan sekolah perlu wajib dan pemerintah harus mengupayakan. Juga bukan berarti dengan pendidikan slta menjamin tidak terendahkan secra keilmuan, karena kalau ambil pembanding luar negri akan tampak betapa kita secra rata2 belum bisa bersaing, masih sering jadi bulan bulanan dan dikendalikan. Miski secra pribadi tidak kalah dana banyak yang berprestasi.tetapi itu belum cukup mengangkat dari keterpurukan dan kehinaan kebodohan.

namun itulah upaya, saat pada taraf ttentu demikian tentu juga harus dibuatbpeningkatan kemajuan keilmuan. Terkembali lagi pada masalah bagaimana kita memajukan sementara kalau pendidikan dasar dan menengah saja mash belum bisa dikenyam. Maka pendidikan bermutu menjadi mimpi saja. Apalagi bila harus berbicara pada mutu dan akhirnya berbicara bahwa mutu berkaitan dengan biaya. Biaya tinggi kalau orang tua mampu mungkin tidak maslah mendapatkan akses sekolah bermutu, tetapi saat orang tua dalam keadaan kekurangan, jangankan pendidikan bermutu, barangkali meraih selesai peneidikan dasar menengah saja kesulitan.

bilandemikian keadaannya maka pendidikan hanya bisan diakases kaum berduit saja, yang msikin semakin terpinggirkan dan tetap dalam kebodohannya

membangun peradaban dunia bersama perpustakaan maya

Perpustakaan

Isinya buku tentu saja, dan itu karya pemikiran umat manusia, tetapi kemudian jaman kapitalis, anugerah pemikiran itu dipatenkan oleh penerbit buku. Sehingga pemikiran pemikiran orang orang hebat itu tentu saja akhirnya hanya bisa dimiliki oleh orang yag punya duit. Bagiaman tidak kalau untuk membeli bukunya saja yang memuat hasil pemikiran tadi harganya mancapai ratusan bahkan jutaan perbuku? Belum lagi misalnyabtidak membeli bukunya tetapi mendapatkan langsung dengan cara belajar di mana si pengarang tadi mengajar, tentu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit termasuk harus bersaing untuk bisa masuk d ruang kelas sang pemikir tersebut.

ambil contoh, satu buku saja tentang pendidikan mengenai desain pengajaran atau instructional design. Beberapa buku tentang DP/ID yang bagus tentu ditulis dalam bahasa asing krn dikembangkan oleh mereka. Berapa ruapiah yang harus dibayarkan untuk mendapatakn bukunya? Mahal tentu ukuran kantong mahasiswa kita, rata rata demikian. Kl harus mendapatkan langsung ilmunya tentubhrus keluar negri, brapa banyak lagi yag harus dikeluarkan biayanya? Mungkin akan dikatakan memang mahal untuk meraih semua itu. Yaa kalau berpikirnya ala kapitalis memang bgtu, dengan demikian akan selamnya kira kira yang bodoh dilarang jadi pintar….karena memang tidak ada akses untuk pintar, maka yang ada kapitalisasi pendidikan. Padahal kalau mau merenungkan bukankah ilmu anugerah dari yang maha kuasa yangbsemestinya disebarakan dengan cara yang semurah dan seluas mungkin, hanya karane kapitalisme global maka kepeintaran hanya bisa dinikmati sekelompok mereka yg punya uang.

namun kesadaran manusia, dijaman digital sekarang ini mulai tumbuh, paling tidak muncul wikipedia yang nirlaba sehingga semua orng bisa mengakses pengetahuan. Termasuk barangkali orang orangbyang gemar ,enulis dalam blog yang mmberikan ilmunya semampunya sehingg bisa dibaca dikutip orang lain.

rasanya harus berterima kasih kepada sumber sumber yang menyediakan akses buku buku bermutu secara gratis, misalnya en.bookfi.org, en.booksee.org, gen.lib.rus.ec dan sebagainya, barangkali itu tiga dari sekian banyak peepustakaan digital yang terbesar. Andai bisa lebih besar lagi dan gratis maka peradaban dunia akan bisa dibangun lebih cepat. Namun barangkali dari sisi kapitalisme dianggap merugikan. Maka mereka bergabung menutup misalnya yang dulu konon pernah ada, library.nu atau sejinisnya yang dahulu pernah ada

MEMANFAATKAN YOUTUBE UNTUK MENGEMBANGKAN PENGAJARAN dan MEMBUAT BAHAN AJAR

MEMANFAATKAN YOUTUBE UNTUK MENGEMBANGKAN PENGAJARAN
1. orang pada umumnya membuka youtube, seperti halnya saya, kemudian klak klik, mencari video yang menarik yang sesuai. kemudian di download
2. atau lewat kotak pencarian, disitu mengetika beberapa kata keyword kemudian baru ngeklik kaca pembesar untuk mencari video yang dicari, kemudian mengamati sepintas membuka yang dimaui baru bila dirasa tepat baru didownload.
3. kemudian apa adanya ditayangkan dalam pembelajaran di kelas.
4. adakah cara lain???
5. perlu disadari bahwa youtube ibarat lautan, model di atas ibarat menjaring ikan yang ada dipermukaan, youtube bagian bawah dasar lautannya belum terjamah sama sekali. semakin menyelam ke dasar lautan youtube maka akan banyak didapatkan berbagai macam informasi. tentu menyelam ke dasar lautan youtube dibutuhkan peralatan yang memadai, tidak seperti hanya yang permukaan laut youtube cukup kapal perahu dan jaring.
6. alat yang dibutuhkan minimal adalah – BAHASA minimal bahasa INGGRIS, bagi guru agama ISLAM dan bagi guru bahasa ARAB di MADRASAH ALIYAH dibutuhkan kemampuan bahasa ARAB.
– kemudian pemahaman tentang CHANNEL YOUTUBE.
7. CHANNEL ini bisa anda klik dari sebelah LOGO Youtube ada tiga tanda strip, klik panah ke bawah, kemudian kliklah tanda + browse channel
8. pada kotak pencarian ketikkan misalnya “pendidikan” bila kurang sempit bisa ditambahkan “pendidikan agama Islam” atau “pendidikan biologi” atau “pendidikan seni”, atau apapun yang diinginkan tapi akan beda jauh saat mengetikkan dalam bahasa INGGRIS ” education” atau “biological education” dalam bahasa Inggris lebih lengkap dan lebih banyak. kemudian klik kaca pembesar maka akan ditampilkan seluruh channel pendidikan yang ada di Indonesia.
9. carilah channel yang sesuai misalnya channel dari UPI
10. bila ingin dalam bahasa INGGRIS atau ARAB, gulung ke bawah gantilah dengan klik : country/negara Indonesia dengan negara lain US atau Saudi ARabia.
11. untuk dowload cepat bisa menggunakan IDM atau lainnya, bisa juga dengan menambahkan huruf ss sebelum youtube, misal http://www.youtube.com/watch?v=E4Wl8skbtqs…menjadi http://www.ssyoutube.com/watch?v=E4Wl8skbtqs
download format video yang diinginkan: FLV,WebM,MP4,3GP.
12.Video yang sudah di download bisa diedit di rumah disesuaikan dengan kepentingan pembelajaran di kelas.
13. selamat….

MENAKAR PENDIDIKAN NASIONAL DAN PESANTREN

MENAKAR PENDIDIKAN PESANTREN DAN NON PESANTREN

Pendahuluan
K.ASteenbrink mengadakan penelitian mengenai dinamika kurikulum pesantren, yang hasilnya dituangkan dalam disertasinya Pesantren, Madrasah, Sekolah . Digambarkan bagaimana pesantren yang awalnya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan dengan model pembelajarannya yang khas kemudian harus menggantinya dengan system baru model madrasah yang akhirnya juga harus menyelenggarkan model pendidikan ala sekolah. Bagaimana perubahan “kiyai” menjadi “drs” dengan segala sifat perbedaan cultural, social maupun psikologis dari kedua istilah tersebut.
Sementara di sisi lain, ada lembaga pendidikan yang sejak awal memproklamirkan dirinya sebagai pendidikan yang bernama sekolah, dengan filosofinya sendiri yang dari kacamata agama relaif bernuansa “sekuler”, guru dengan gelar sarjana/drs yang dengannya ia berhak mengajar di lembaga sekolah. Maka sekolah ini menjadi lembaga yang relative menjunjung rasionalitas dan agak mengabaikan aspek spiritual.

Model pendidikan di Indoensia
Indonesia secara umum mengenal dua model system pendidikan, pertama model pendidikan nasional dan dua model pendidikan local. Model pendidikan nasional artinya system pendidikan yang kurikulum, penilaian, pengawasan dan untuk mengukur taraf pendidikan bangsa dikelola, diawasi oleh Negara. Sedangkan pendidikan local merupakan pendidikan yang dikembangkan oleh individu-individu masyarakat baik kurikulum, system penilaian bahkan evaluasinya. Dalam kaitan dengan pengertian ini, maka tulisan ini igin melihat potret umum kedua pendidikan terutama pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Negara dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pesantren.
Ditilik dari perjalanannya maka pendidikan pesantren sebenarnya jauh telah ada sebelum Negara Indonesia lahir, sedangkan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Negara baru berkembang pesat pada kira-kira tahun 70-an. Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat masa itu mengalami kejayaannya baik dari sisi jumlah murid maupun kualitasnya, tetapi semenjak dibukanya secara besar-besaran program sekolah negeri dan pendanaan yang dicurahkan untuk sekolah negeri termasuk model sekolah inpres maka lambat laun sekolah masyarakt ini banyak yang tenggalam dan nota bene merupakan sekolah-sekolah Islam.
Kedua model pendidikan ini memberikan memberikan sumbangan dalam pengembangan pendidikan masyarakat Indonesia. Barang kali yang membedakan adalah dalam masalah bidang studi yang digeluti. Secara umum system pendidikan nasional cenderung menempatkan ilmu-ilmu praktis yang berkaitan dengan pengelolaan dunia sedangkan pendidikan local lebih mengedepankan ilmu-ilmu keagamaan baik untuk pedoman praktis beragama bekal life skill untuk menghadapi tuntutan hidup dunia.

Perhatian Pemerintah terhadap Model Pendidikan Nasional dan Lokal
Mengingat sama-sama memberikan kontribusi bagi penyedian pendidikan di masyarakat maka perhatian pemerintah seharusnya bisa berimbang antar dua system pendidikan tadi. Masalahnya di lapangan seringkali pendidikan local kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Sebagai disinggung di awal, diantara bentuk pendidikan local tadi adalah pesantren. Nur Cholis Madjid dalam Bilik-Bilik Pesantren, bahkan menyebut pesantren merupakan pendidikan yang sifatnya endegius Indonesia, system pendidikan yang asli dank has dilahirkan oleh masyarakat Indonesia. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik. Tidak saja karena keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode, dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga agama tersebut. Karena keunikannya itu, C. Geertz menyebutnya sebagai subkultur masyarakat Indonesia (khususnya Jawa). Pesantren lahir diperkirakan pada sekitar abad 19.
Saat ini di Indonesia terdapat sekira 12.000 pesantren yang tersebar di seluruh nusantara dengan berbeda bentuk dan modelnya. Bahkan, dihuni tidak kurang dari tiga juta santri. Untuk informasi pesantren ini dapat dilihat lebih jauh di web site.
Usia pesantren yang sedemikian lama, tentu banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan Negara Indonesia. Baik sebelum atau setelah kemerdekaan. Pada zaman penjajahan, pesantren menjadi basis perjuangan kaum nasionalis-pribumi. Banyak perlawanan terhadap kaum kolonial yang berbasis pada dunia pesantren. Bahkan dalam beberapa penelitian disebutkan juga sumbangan pesantren bagi pemberdayaan masyarakat yang dalam konteks pendidikan, aksi semcam ini biasanya hanya dapat dilakukan oleh setingkat perguruan tinggi, dan hampir belum didapati lembaga pendidikan setingkat SLTA yang memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat seperti yang dilakukan pesantren.
Sebut saja beberapa tokoh dengan latar pendidikan pesantren yang dapat menduduki puncak menjadi tokoh nasional, Dr. Hidayat Nur Wahid, KH Abdurahman Wahid.
Image miring pesantren biasanya dilabelkan oleh orang atau peneliti yang tidak sepenuhnya dapat memahami pesantren secara lebih mendalam. Banyak peneliti yang yang memberikan apresisi positif terhadap keberadaan pesantren, bahkan sisi kekurangan bagi peneliti yang baginya memberikan citra negative, justru bagi pesantren hal ini menjadi kekuatan untuk secara otonom menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat.
Beberapa image negative pesantren / kritikan seringkali juga dikarenakan kecenderungan pesantren yang hanya berfokus pada masalah agama, harapan / tuntutan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap pesantren, atau keinginan membandingkan system pendidikan atau manajemen pesantren dengan pendidikan non pesantren/manajemen ala perusahaan sekolah umumnya dan lainnya.
Demikian strategisnya pendidikan ala pesantren, tetapi secara undang-undang baru diakui keberadaanya akhir-akhir ini dengan diakomodasinya system pendidikan pesantren lewat undang-undang system pendisikan nasional 2004. Sebagai ilustrasi kira-kira sejak 5 tahun lalu yang lalu lulusan atau murid dari pesantren dapat diakui sebagai murid yang dapat diberi kesempatan langsung untuk ikut ujian Negara tanpa harus ikut mengenyam pendidikan di bangku “sekolah” karena memang pesantren telah diakui sebagai bagian dari system pendidikan nasional.

Antara Pendidikan Sistem Nasional dan Lokal
Kedua system pendidikan tersebut di atas, walaupun pendidikan local telah diakuai keberadaannya sebagai bagian dari system pendidikan nasional yang secara otomatis, pendidikan local tadi sudah menjadi system pendidikan nasional teapi masih menyisakan beberapa kekhasan sendiri-sendiri sebagai konsekuensi logis dari konsep filosofis pendiriannya. Kalau dibuat table perbandingan system pendidikan ala pesantren dan non pesantren kiranya dapat disajikan berikut ini:

Aspek Nasional Lokal
Manajemen Model atasan bawahan/pimpinan dan anak buah Model one figure/kyai dengan mengedepankan hati, pemimpin dengan pengikut
Keuangan/pembiayaan Pembiayaan utamanya dari Negara dengan bantuan masyarakat Dibiayai secara mandiri oleh donator dan juga ada yang mendapatkan bantuan dari Negara baik dalam atau luar negeri
Input/masukan Melalui seleksi tes atau nilai ujian akademik Mendapatkan ijin kiyai, beberapa harus lolos ujian masuk.
Tujuan Mencerdeskan kehidupan bangsa, dengan berlandaskan nilai luhur budaya bangsa Mendidik manusia untuk mengenal penciptnya, beribadah dengan benar dan tahu kedudukannya dan tanggungjawabnya sebagai anggota masyarakat
Strategi dan perlakuan terhadap murid Formal, harkat dan martabat murid diukur dari angka angka hasil ujian atau evaluasi Non formal, diberlakukan sebagai modin (motivator dan dinamisator )masyarakat.
Pola pendekatan Hubungan guru murid formal admnistratif, kaku, rasional Hubungan guru murid bersifat bimbingan, emosional
Pandangan terhadap murid Sebagi obyek yang otaknya harus dipenuhi berbagai macam pengetahuan seperti yang digariskan kurikulum. Sebagai obyek yang harus dibimbing agar menjadi manusia yang berakhlak mulia
Pihak yang memutuskan mengenai apa yang harus dipelajari Birokrat (Pemerintah pusat/Mentri Pendidikan/ pemerintah daerah) Kiyai dan pilihan santri menghendaki untuk mengaji bidang keilmuan yang menjadi minatnya.

Demikian, masing-masing membawa kekhasan dan keunikan sendiri-sendiri yang akan memperkaya khasanah pendidikan di Indonesia, yang dengannya tidak untuk saling menuding kekurangan yang ada atapi bagaimana bersinergi untuk membangun Indonesia lebih.

SEKOLAH DAN LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR

SEKOLAH VS LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR

Kali ini saya ingin melihat sekolah hubungannya dengan lembaga bimbingan belajar. Fenomena bahwa lembaga bimbingan belajar saat ini begitu banyak dan begitu banyak pula tawaran program yang diberikan.

Kondisi Sekolah

Sementara sekolah sering terpaku pada rutinitas dan aktivitas harian yang cenderung administratif dan birokratis, sehingga kurang berani melahirkan inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan. Berapa banyak tips-tips atau teori-teori baru yang dihasilkan oleh sekian banyak guru kita. Rasanya masih belum banyak, juga  bila melihat buku-buku atau jurnal pendidikan yang merupakan hasil tulisan dari para guru kita juga belum banyak yang dapat kita nikmati. Memang kondisi ini tidak sepenuh- kalau harus mnyalahkan- salah guru. Sistem pendidikan kita barngkali belum sepenuhnya dapat memberikan guru untuk berkreasi sedemikian rupa dengan profesinya.

Lembaga Bimbingan Belajar

Sedangkan lembaga bimbingan belajar karena harus bersaing dengan lembaga bimbingan sejenisnya maka mau tidak mau ia harus inovatif. Sebagai sebuah lembaga profit maka lembaga bimbingan belajar harus banyak kreasi agar diminati oleh siswa-siswinya. Berbeda dengan sekolah yang biaya operasionalnya banyak disuplai oleh negara untu sekolah negri atau dari iuran wali murid untuk sekolah swasta. Lembaga bimbingan belajar untuk membiayai operasionalnya harus pandai memasarkan lembaganya sehingga layak jual. Kalau tidak maka lembaga itu akan mati.

Sebenarnya saya tidak ingin memfokuskan pada kelebihan atau kekurangan dari dua lembaga tadi atau tidak ingin membuat perbandingan mengenai karakteristik keduanya. Hanya saja saya melihat bagaimana antusisme siswa-siswi terutama di kota-kota untuk mengikuti belajar tambahan baik lewat lembaga bimbingan belajar atau les private baik oleh gurunya atau lewat guru lembaga bimbingan belajar. Kadang saya bertanya ada apakah dengan sekolah kita, dengan guru kita ? Bahkan guru LBB itupun banyak pula yang merupakan guru sekolah. Tidak cukupkah anak-anak belajar di sekolah ?, haruskan mereka untuk menjadi cerdas membutuhkan belajar tambahan lewat les atau LBB. Tidak cukupkah dengan sekolah yang ada? Kalau demikian adanya, maka  bagaimana sebenarnya peran sekolah dalam mencerdaskan anak bangsa? Ataukah siswa-siswi kita tidak percaya diri dengan sekolah ataukah ada kepentingan yang berbeda antara sekolah dengan LBB. Ataukah sekolah kita hanya memberikan formalitas ? atau sekedar mengajarkan permulaan ilmu yang harus diperdalam di LBB? Ataukah sekedar untuk memasuki jenjang PT dari SMA, masuk SMA dari SLTP atau lulus ujian nasional dan semester ?

Kalau sekolah hanya berfungsi formalitas, bisa jadi tidak perlu sekolah cukup mencatatkan diri di sekolah, kemudian hanya pada waktu ujian ia mengikutinya selebihnya dapat ia pergunakan untuk belajar apapun dari kehidupan ini, termasuk bekerja atau belajar skill hidup yang tidak pernah diajarkan di sekolah.

Bahkan bagaimana jadinya bila sekolah kita (utamanya) hanya menargetkan lulus UN ? tetapi kurang atau tidak mengisinya dengan karakteristik pelajar sebagai pencari ilmu yang terus didorong untuk memiliki rasa ingin tahu atau mendorong agar mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan masa depannya yang lebih baik.

Inilah beberapa hal yang kadang menggelitik di benak saya.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.