SUBSTANSI DAN ASPEK-ASPEK SISTEM PERENCANAAN SISTEM PENDIDIKAN

SUBSTANSI DAN ASPEK-ASPEK SISTEM PERENCANAAN SISTEM PENDIDIKAN

Bashir

 
 

Tulisan ini ingin mendeskripsikan mengenai beberapa persoalan dalam perencanaan pendidikan yakni 1) persoalan substansi dan 2) aspek-aspek yang terkait dengan perencanaan pendidikan. Masalah substansi disini yakni terkait dengan pendekatan perencanaan pendidikan terutama tiga macam pendekatan krusial perencanaan pendidikan 1.1) pendekatan tuntutan social, 1.2) pendekatan nilai imbal (rate return) dan 1.3) pendekatan tenaga kerja.

Aspek-aspek yang terkait dengan perencanaan pendidikan misalnya, 2.1) masalah aspek kualitatif dan kuantitatif, 2.2) aspek efisiensi. Bagian pertama dimulai dari aspek-aspek yang terkait dengan perencanaan pendidikan sebagaimana berikut ini

A. Persoalan Aspek-Aspek Perencanaan Pendidikan

Aspek kualitatif dan Aspek kuantitatif dalam perencanaan pendidikan

Perencana pendidikan perlu memperhatikan sisi aspek kualitatif maupun kuantitatif dari perencanaan pendidikan ini. Mengingat perencanaan pendidikan merupakan upaya untuk membuat perkiraan ke depan mengenai kemungkinan arah yang bisa dilalui sesuai dengan garis kebijakan politik dari para pemimpin suatu Negara. Sehingga para perencana pendidikan senantiasa menghadapi beragam pertanyaan mengenai sifat dan cakupan keluasan tindakan yang diambil dalam menyusun perencaannnya.

Kedua aspek ini memang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pendidikan, tidak mungkin perencanaan pendidikan hanya menekankan satu aspek saja, aspek kuantittaif misalnya, tetapi perencanaan pendidikan juga harus memperhitungkan segi kualitaüf karena perkembangan pendidikan bukan perluasan secara kuantitatif saja. Hanya dengan begitu, maka rencana pendidikan dapat menjadikan pendidikan lebih relevan, efisien, dan efektif.

 
 

Aspek kebutuhan tenaga

Para perencana pendidikan mulai melirik aspek pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, (Coombs, 1967) tatkala mulai terjadi benturan antara kepentingan pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja karena pertumbuhan ekonomi yang dimulai pada tahun 1950 ketika dimulainya rekontruksi ekonomi Negara-negara Barat yang memandang dunia pendidikan tidak lagi sebagai ” sektor ekonomi yang tidak produktif yang menyerap penggunaan biaya” tetapi merencanakan dan berusaha menguasai penerimaan murid dan hasilnya supaya sesuai dengan pola persyaratan tenaga kerja yang dibenarkan oleh para ahli ekonomi demi sehatnya ekonomi.

Perencanaan pendidikan dengan pendekatan kebutuhan tenaga kerja ini lebih disukai oleh para ahli ekonomi, alasannya karena ekonomi sebagai batu loncatan percapaian kemajuan bangsa. Sementara itu kemajuan ekonomi tidak cukup hanya berdasarkan ketersedian sumber-sumber fisik dan fasilitas, lebih dari itu diperlukan sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan sumber fisik dan fasilitas itu untuk meraih kemajuan bangsa.

Mengedepankan pendekatan kerja dalam perencanaan pendidikan justru dapat mengerdilkan tujuan pendidikan itu sendiri, memang penting pencapaian kemajuan bangsa dari sisi ekonomi, tetapi bahwa perencanaan pendidikan yang didekati dari sisi kebutuhan tenaga kerja bisa mengakibatkan reduksi tujuan-tujuan lain dari perencaan pendidikan yang lebih luas hanya ditekankan pada kebutuhan tenaga kerja.

Terkait dengan penyedian sumber daya manusia ini, (Harbison, 1967) mengemukan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan pendidikan berdasarkan pendekatan tenaga kerja ini. Diantaranya adalah strategi yang dipilih dalam perencanaan pendidikan untuk kebutuhan tenaga kerja, beradar ideologi Negara, ideologi liberal cenderung menyatakan bahwa kebutuhan tenaga kerja ini diperlukan untuk memenuhi ambisi dan hasrat individu sedangkan dalam idelogi komunis, pendekatan tenaga kerja ini lebih dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Negara. Hanya bagi Indonesia tentu barangkali tidak sebatas hanya masalah ideologi, bisa saja karena budaya bangsa atau politik.

Selain ini, juga msalah pilihan prioritas pelbagi tingkat pendidikan dari dasar, menengah hingga atas. Ini juga berimplikasi pada pilihan penguatan salah satu dari tingkat pendidikan yang ada, tentu karena perencana pendidikan harus memprioritaskan tingkat pendidikan mana yang hendak dikembangkan. Terlebih lagi bisa menyangkut masalah kualtas dan kuantitas, misalnya ketika menekankan kualitas tentu akan mengabaikan kuantitas kesempatan belajar bagi anak-anak usia belajar.

Tidak menafikan adanya hubungan antara pendidikan dengan kerja, dan studi mengenai hubungan antara keduanya dilakukan untuk mencari metode mengembangakan sumber daya manusia. Perencanaan pendidikan dengan demikian jika diarahkan untuk tenaga kerja, (Sanyal, 2011) haruslah dapat meramalkan kebutuhan sumber daya manusia yang trampil untuk masa depan dengan percepatan sector jenis pekerjaan yang sangat spesifik, dan seringkali sayangnya, pendidikan masih meraba-merana dalam mempersiapkan peserta didik untuk pekerjaan masa depan yang saat ini belum ada dan belum terbayangkan sepert apa jenis pekerjaan di masa mendatang ini terkait dengan percepatan teknologi komunikasi dan infromasi.

Aspek Efisiensi

Dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu efisiensi internal dan eksternal sistem pendidikan. Efisiensi internal ditandai oleh tinggi rendahnya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas. Efisiensi eksternal merujuk kepada efektivitas manajemen sistem pendidikan secara keseluruhan yang disebabkan oleh kelambanan dalam manajemen sistem pendidikan. Kelembanan ini disebabkan oleh profesionalisme, mekanisme proses pengambilan keputusan dsb.

Untuk mengefesienkan dan mengefektifkan sistem pendidikan diperlukan rencana terpadu yang mengaitkan masukan instrumental dan masukan lingkungan dalam proses perencanaan peningkatan efesiensi manajemn sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan bermutu dan relevan dengan berbagai kebutuhan melalui pendayagunaan sumber daya pendidikan secra efisien.

Dalam pandangan ahli ekonomi, masalah efisiensi ini berkisar pada masalah alokasi dan efisensi itu sendiri. Yang pertama terkait prioritas alokasi sumber ekonomi yang terbatas pada berbagai sector termasuk sector pendidikan, dimana pengalokasian sumber ekonomi tentu pada sector yang terbaik. Kedua masalah efisiensi bagaimana menggunakan sebaik-baiknya alokasi sumber daya ekonomi yang teralokasikan itu sehingga menghasilkan yang sebaik-baiknya. Perencanaan pendidikan dalam masalah alokasi layak mendapatkan prioritas mengingat fungsi strategisnya kemajuan bangsa lewat pendidikan. Sedangkan dalam masalah efisiensi bisa lebih rumit karena melibatkan masalah pedagogis yang menimbulkan perdebatan sengit, demikian dalam (Coombs, 1967), ini tidak ubahnya seperti dalam kasus sertifikasi guru dan dosen yang melibatkan tarik ulur mengenai efisiensi yang terkait dengan masalah pedagogis.

B. Persoalan Substansi Perencanaan Pendidikan

Social demands approach

Inti dari pendekatan kebutuhuan social (Arifin, 2010) lebih ditekankan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Artinya tingkat partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan masih rendah sehingga keterserapan usia sekolah untuk memperoleh pendidikan juga masih rendah, apalagi hingga pada tingkat partisipasi pembiayaan, pengelolaan, pengembangan bahkan penelitian untuk masa depan pendidikan.

Mengingat tingkat partsipasi masyarakat yang rendah terhadap pendidikan maka prencana pendidikan membuat perencaan pendidikan lebih mendekatkan dunia pendidikan kepada masyarakat, misalnya membangun sekolah yang tersebar ke seluruh penjuru, penyediaan guru yang dapat menjangkau semuanya, pembiayaan yang murah dan terjangkau. Sebab manakala aspek ini tidak diperhatikan maka menjadikan pendekatan social tidak efektif menjangkau keteserapan anak usia sekolah untuk bisa memperoleh pendidikan. Apalagi mempromosikan tingkat partisipasi masyarakat dalam memajukan sekolah.

Memang pendekatan kebutuhan social lebih ditekankan untuk memenuhi standar keterpenuhan masyarakat dalam memperoleh pendidikan terutama pendidikan dasar, jadi dimaksudkan memberikan pelayanan pendidikan dasar terutama yang diamanatkan oleh undang-undang dasar karana memang pendidikan merupakan tanggung jawab Negara. Konsekuensinya memang focus pada pemberian dan penyediaan sarana serata fasilitas pendidikan, dan belum focus pada aspek mutu pendidikan atau keterkaitan dengan dunia ketenagaakerjaan atau aspek ekonomi.

Pendekatan ini menghasilkan misalnya konsep pendidikan WAJAR (wajib belajar) dan PMU (pendidian menengah universal), seperti halnya yang dijumpai di Indonesia, bahkan dalam renstra pendidikan Indonesia disebutkan, perlunya menyelenggarakan PMU untuk mengejar ketertinggalan kesempatan memperoleh akses pendidikan bagi anak usia sekolah, dimana tanpa PMU dimungkin akan tercapai akses sekolah itu pada tahun 2050, dengan adanya PMU bisa memotong waktu tersebut hingga pada tahun 2020. Apalagi menyongsong gerbang ekonomi Indonesia baik bagian barat, tengah maupun timur.

Metode yang digunakan sebenarnya bisa dikatakan sangat sederhana, meskipun juga tidak mudah memperoleh fakta-fakta dasar dan perkiraan untuk menerapkannya seputar masalah tuntutan social ini. Metode menurut (Coombs, 1967) beranjak dari langkah pertama adalah mengumpulkan perkiraan yang tepat mengenai jumlah anak pada tingkatan usia tartentu yang ada di setiap daerah dan berapa di antaranya yang telah mengikuti pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Ini dibuat untuk mengetahui tingkat partisipasi yang sedang berjalan. Langkah berikut adalah meramalkan setepat mungkin jumlah pemuda pada tiap tahap usia sampai tahun 1980. Langkah ketiga adalah memilih beberapa tingkat sasaran partisipasi untuk tahun 1980 dan tahun-tahun antaranya dan menerapkannya di dalam kerangka rencana kependudukan, kemudian menentukan sasaran penerimaan murid yang pasti.

Langkah yang terakhir ini adalah langkah yang paling sulit karena secara logis diperlukan suatu penilaian yang menyeluruh dari beberapa faktor; sampai pada tingkat pendidikan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, akan menelan biaya berapa, apa yang akan dicapai, berapa jumlah tenaga ketfja tcrdidik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bangsa dan berapa jumlah pekerjaan yang benar-benar dapat diciptakan, berapa besar bantuan luar negeri yang dapat diperoleh, dan sebagainya.

Rate of return approach

Para ahli ekonomi disamping menganjurkan untuk membuat perencanaan pendidikan berdasarkan tenaga kerja, juga mengemukakan pendekatan nilai imbalan (rate of return), dari alokasi sumber-sumber ekonomi untuk pendidikan. Seperti dikemukakan di muka, masalah pengalokasian sumber ekonomi juga merupakan permasalahan tersendiri dalam perencanaan pendidikan sebagai bagian keseluruhan dari perencanaan yang ada dalam suatu Negara. Perencanaan ini muncul juga karena berbagai kelemahan yang ada dalam pendekatan tenaga kerja.

Ini menandaskan bahwa semisal individu yang memiliki berbagai macam prioritas dengan anggaran terbatas yang dimilikinya, ia harus memutuskan suatu alokasi sumber ekonomi untuk sesuatu tentu mempertimbangkan untung-ruginya, atau nilai imbal dari sejumlah alokasi yang sudah dikeluarkannya tersebut. Perencanaan pendidikan dalam kacamata ahli ekonomi, juga harus mempertimbangan nilai imbalan tersebut dari alokasi sumber ekonomi yang diterimanya.

Memang menjadi pelik mengukur tingkat nilai imbalan para peserta didik di masa mendatang dengan hasil dari perencanaan pendidikan. Namun barangkali yang dapat dilakukan misalnya menukur tingkat penghasilan ekonomi berdasar tingkat pendidikan dengan menyingkirkan beberapa factor di luar pendidikan (seperti kecerdasan yang tinggi, motivasi, latar belakang keluarga, dan koncksi). Tetapi perbedaan pendapatan di masa mendatang ini sehubungan dengan perbedaan pendidikan, dihitung berdasarkan perbedaan masa lalu dan masa sekarang, diduga besarnya pendapatan ini akan tetap dalam masa mendatang.

Pendekatan rate of return dalam perencanaan pendidikan sesungguhnya juga dimaksudkan bagaimana merencanakan pendidikan ke depan yang lebih baik, lebih tepat, terlebih dengan pengalokasian sumber ekonomi, sehingga diharapkan pegalokasian itu benar-benar dapat menghasilkan ilmbalan yang setara. Dengan demikian perencanaan pendidikan dapat berupaya untuk memanfaatkan sebaik-baiknya sumber ekonomi itu untuk kemajuan pendidikan. Mengenai pemanfaatan alokasi sumber ekonomi ini dalam pendidikan terutama dalam unit sekolah misalnya dapat dilihat dalam tulisan (HalIak, 1967).

Namun pendekatan rate of return inipun juga bukan pendekatan yang terbaik, pendekatan nilai imbalan ini seperti pendekatan tuntutan masyarakat dan pendekatan tenaga kerja diperlukan dan dapat dipakai untuk perencanaan pendidikan. Setidak-tidaknya pendekatan tersebut menekankan perlunya meneliti alternatif-alternatif secara terus-menerus dan memperhitungkan untung rugi yang ditimbulkannya dengan sebaik mungkin sebelum dibuat suatu keputusan, Dengan ditingkatkannya metodologi dan data dasarnya, maka pendekatan itu dapat merupakan suatu pengarahan yang lebih mantap.

Manpower approach

(Callaway, 1971) Dalam bangsa yang berpenghasilan rendah di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, pusat perhatian tertuju pada pengangguran yang tersebar luas dan tumbuh di antara pemuda. Banyak di antara mereka yang telah bersekolah selama beberapa tahun (bahkan di antara mereka adalah luIusan Universitas) mencari pekerjaaan, tetapi, mereka tídak mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan cita-cita atau sesuai dengan kompetensi keilmuan yang mereka pelajari saat diperkuaiahan. Selama beberapa dasawrsa ini fenomena jenis pengangguran ini semakin terbuka dan komulatif; setíap tahun jumlah penganggur makin bertambah. Ribuan penganggur meningkat menjadi рuluhan ribu penganggur, bahkan di beberapa negara mencapai ratusan ribu.

Para ahli ekonomi, mengakui bahwa sekarang tídak cukup pemusatan perhatian pada peningkatan pertumbuhan pendapatan rata-rata per kapita saja; pembangunan rancangan tahun 1970-an harus meliputi strategi terciptanya pekerjaan produkttf bagi sejumlah besar penganggur dan pekerja kurang tugas. Di antara para pendidik, telah timbul pula titik pembahkan dari gagasan yang semacam. Perluasan pendidikan formal yang terus-menerus menurut garis yang ada tidak lagi dianggap memadai. Timbul pertanyaan-pertanyaan: bagaimana caranya agar sistem-sistem pen¿dikan bisa dikaitkan lebih erat dengan kenyataan-kenyataan ekonond dan sosial? Khususnya, jenis pendidikan apa yang lebih langsung pengaruhnya kepada pembangkitan lapangan kerja dalam skalaluas?

Bagaimanapun, pendidikan tidak bisa berlepas tangan begitu saja terhadap penggaungguran ini, perencanaan pendidikan perlu melihat aspek man power ini, tentu untuk memberikan sumbangsaran pemecahan masalah penggangguran terutama terkait dengan pembangunan sumber daya manusia yang memadai.

(Harbison, 1967) menyarakan beberapa pertimbangan perencanaan pendidikan terkait dengan sumber daya manusia (man power), diantaranya adalah masalah perencanaan dan pembuatan strategi pendidikan, pilihan pelbagai tingkat pendidikan, pilihan antara mutu dan kualitas, pendidikan formal versus pelatihan non formal, kebutuhan, permintaan dan suplly.

Dalam dunia kerja misalnya, (Jacques Hallak in co-operation with Ibrahim M u s a 1980) pendidikan juga merupakan salah satu kriteria seleksi penerimaan pekerja atau pegawai, diantara usia dan jenis kelamin, factor pendidikan juga sangat berpengaruh. Misalnya dalam pekerjaan manager, teknisi, penjaga buku, sekretaris, supervisor, operator terlatih, operator tidak terlatih, sangat sedikit sekali pendidikan tidak ada relevansinya.

 
 

 
 

Referensi

Arifin. (2010). Konsep perencanaan, pendekatan dan model perencanaan pendidikan. Retrieved from https://drarifin.wordpress.com/2010/07/15/konsep-perencanaan-pendekatan-dan-model-perencanaan-pendidikan/

Callaway, A. (1971). Educatíonal planning and unemployed youth. In C. E. Beeby (Ed.), Planning and the educational administrator. Paris: Intemational Institute for Educational Planning UNESCO.

Coombs, P. H. (1967). What it Educational Planning! (Istiwidayanti, Trans.). In C. E. Beeby (Ed.), Planning and the educational administrator. Paris: PENERBIT BHRATARA KARYA AKSARA — JAKARTA dan UNESCO: Lembaga Intemasional untuk Perencanaan Pendidikan.

HalIak, J. (1967). Тhe analysis of educational cost and expenditure. In C. E. Beeby (Ed.), Planning and the educational administrator. Paris: International Institute for Educational Planning UNESCO.

Harbison, F. (1967). Educational Planning and Human Resource Development (Soeheba.K, Trans.). In C. E. Beeby (Ed.), Planning and the educational administrator. Paris: UNESO.

Jacques Hallak in co-operation with Ibrahim M u s a , A. J. a. A. S. (1980). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Vol. 1). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Sanyal, B. C. (2011). Education and employment. In E. b. M. B. a. N. V. Varghese (Ed.), Directions in educational planning International experiences and perspectives. Paris: International Institute for Educational Planning UNESCO.

  

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: