PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PANCASILA

PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PANCASILA

Bashir 

Pendahuluan

Sudah seharusnya partai politik menyelenggarakan pendidikan politik sehingga bisa melahirkan kader-kader politik bagi suatu partai yang akan memberikan corak dan arah bagaimana kader partai dengan ideologinya itu menggerakkan partai menjunjung tinggi kepentingan lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro public. Gairah berpolitik bukan berdasarkan kepentingan perebutan kekuasaan atau berbagi kue ekonomi atau melanggengkan kepentingan. Ketiadaaan pendidikan politik hanyalah akan melahirkan kader-kader politik yang oportunis.

Pancasila sebagai falsafah negara sudah seharusnya menjadi landasan dalam pendidikan politik ini, maka tatkala pendidikan politik berjalan dengan baik bisa diharapkan lahir kader-kader politik yang peduli dengan etika politik dan menunjung tinggi martabat kenegarawanan sehingga kebijakan-kebijakan yang lahir dari perut politik juga untuk kesejahteraan public.

Tulisan ini dimaksudkan membahas mengenai pengaruh pendidikan politik dalam pembangunan manusia yang berkepribadian Pancasila sebagai ciri khas ideologi bangsa dan negara Indonesia sebagaimana negara dan bangsa lain dengan ideologinya masing-masing yang dapat memberikan ciri khas bagi bangsa tersebut.

Pendidikan politik

Ki Hadjar Dewantara (Dewantara, 1962) menganggap pendidikan sebagai daya upaya untuk mewujudkan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter, pikiran (intelek)) dan tubuh anak untuk memajukan kehidupan anak didik selaras dengan dunianya.

(Alfian, 1986), menjelaskan pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Instruksi Presiden No. 12 tahun 1982 tentang (“Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda,” 1982) adalah sebagai berikut: Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien.

Bisa dikatakan bahwa pendidikan politik adalah proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (national character building). Dalam hal ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila karena memang merupakan ideologi negara Indonesia. (Sumantri)

Pembangunan manusia

United Nations Development Programme (UNDP, 1990) dalam laporan mengenai pembangunan manusia tahun 1990, menjelaskan pembangunan manusia sebagai sebuah proses mengenai perluasan berbagai macam pilihan seseorang. Pada prinsipnya pilihan ini tidak terbatas dan dapat berubah sepanjang waktu, tetapi dalam semua tingkat pembangunan ada tiga hal pokok bagi seseorang 1) untuk menjalani hidup yang panjang dan sehat, 2) untuk memperoleh pengetahuan dan 3) untuk memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk standar hidup yang layak. Jika pilihan-pilihan penting tidak tersedia, kesempatan lain tetap tidak dapat diakses.

Hanya saja pilihan-pilihan itu tidak hanya dalam tiga hal ini, banyak pilihan-pilihan lain yang juga mendapatkan penilaian tinggi dari masyarakat, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial, peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati harga diri pribadi dan dijamin hak asasi manusianya.

Ada dua sisi dalam pembangunan manusia, yang pertama mengenai pembentukan kemampuan manusia-seperti meningkatkan kesehatan, pengetahuan dan keterampilan-dan yang kedua mengenai penggunaan dari apa yang mereka peroleh dari kemampuan mereka tersebut – untuk bersantai, tujuan produktif atau aktif dalam urusan budaya, sosial dan politik.

(Alkire, 2010) mengutip UNDP tahun 2009 dalam laporannya mengenai migrasi menyebutkan bahwa pembangunan manusia sebagai “the expansion of people’s freedoms to live their lives as they choose.” Kemudian penjelasan lainnya mengenai pembahasan pembangunan manusia sebagai berikut: “putting people and their freedom at the centre of development. It is about people realizing their potential, increasing their choices and enjoying the freedom to lead lives they value.”

Pengertian pembangunan manusia di sini masih berkaitan dengan seluruh kemampuan yan bisa diraih manusia, tetapi di sini lebih ditekankan pada basis social pengahargaan diri dalam hubungannya dengan masyarakat social, ekonomi dan kelompok ras sebagai akibat migrasi.

Pendidikan Politik di Indonesia.

Menengok sejarah perjalanan bangsa Indonesia mengenai pendidikan politik bisa dikatakan bahwa pada masa awal-awal kemerdekaan merupakan pendidikan yang mencerdaskan dan menggungah nurani dan pikiran. Dimana saaat itu nurani disadarkan dengan berbagai kenyataan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari kemajemukan suku bangsa agama, (Geertz, 1963) menyatakan, ada tiga ratus lebih kelompok etnis di Indonesia, semuanya memiliki bentuk identitas budayanya masing-masing dan lebih dari duaribu lima puluh bahasa berbeda yang dipergunakan bahkan ada representasi hampir semua agama besar di dunia sebagai tambahan dari berbagai rentang yang luas dari agama asli. Mengenai keragaman masyarakat dan budaya bangsa Indonesia, maka para bapak pendiri bangsa ini menggelorakan semboyan bhinneka tunggal ika yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh pemikir hebat pada zaman keemasan kerajaan Majapahit yakni Empu Tantular.

Di sisi lain pendidikan politik saat itu dapat menggugah minat pikir karena politik saat itu berkaitan dengan permasalahan mendasar dari berbangsa yakni masalah landasan ideologis sebuah bangsa. Ketika bangsa-bangsa lainpun berdiri dengan landasan ideologinya masing-masing, maka Indonesiapun mengalami permasalahan yang sama, hendak didirikan diatas landasan ideology seperti apa Negara Indonesia yang baru berdiri tersebut.

Walhasil, Indonesia berdiri di atas landasan ideologi Pancasila, kata pancasila berasal dari bahasa Sankrit, yakni panca yang berarti lima dan sila yang bermakna pinsip. Istilah pancasila ini sesungguhnya sudah dipakai oleh Empu Prapanca dalam karyanya Negarakertagama dan Empu Tantular di karyanya Sutasoma, saat itu pancasila merupakan lima prinsip etika yakni tidak melakukan kekerasan, mencuri, mendendam, berbohong maupun minuman yang memabukkan. Dapat dikatakan lima prinsip etika ini juga mirip dengan Budha (“The Five Precepts: pañca-sila,” 2013) yakni :

1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami

Saya berjanji tidak akan menghancurkan makhluk hidup.

2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami

Saya berjanji tidak akan mengambil milik orang lain.

3. Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami

Saya berjanji tidak akan melakukan seksual yang tidak benar.

4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami

Saya berjanji tidak akan berbicara bohong.

5. Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami

Saya berjanji tidak akan meminum minuman yang memabukkan.

Demikianlah awalnya Pancasila dipergunakan sebagai sebuah konsep etika, kemudian ditransformasikan menjadi konsep politik sesuai dengan situasi Indonesia saat itu, yang hingga rumusan Pancasila seperti saat ini yakni:

Pancasila

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Kemanusian Yang Adil Dan Beradab.
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan /Perwakilan
  5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Ketua Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia Radjiman Wediodiningrat dalam suatu rapat melontarkan pertanyaan penting mengenai dasar filosofi apakah yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. (Faisal, 1995) melalui dialog panjang oleh para pendiri bangsa ini, dan setelah melewati berbagai macam rentetan peristiwa sejarah, maka diterimalah Pancasila sebagaimana di atas sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia.

Gambaran di atas menunjukkan bagaimana gairah berpolitik secara sehat dewasa dan menunjukkan kenegaraan para pendiri bangsa. Berpolitik dengan landasan pemikiran yang kokoh mengenai suatu falsafah yang melandasi suatu tindakan maupun pemikiran. Bagaimana misalnya Muh. Yamin memaparkan pemikirannya mengenai lima prinsip bernegara :

  1. Nationalisme
  2. Humanitarianism
  3. Belief in God
  4. Democracy
  5. Social Welfare

Sedangkan Sukarno, misalnya menawarkan rumusan yang sedikit berbeda. Bagi Sukarno Pancasila merupakan lima prinsip landasan filosofis bernegara yang memuat dua elemen utama yakni : dasar politis dan dasar etis. Dasar politis haruslah menjadi landasan utama bagi sebuah Negara, maka Sukarno menempatkan sila pertama adalah nasionalisme sebagai dasar yang dapat mencakup dan merangkul seluruh nusantara. Sementara sila keyakinan kepada Tuhan menjadi sila terakhir sebagai landasan spiritual dan moral bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukarno itu pada awalnya adalah sebagai berikut:

  1. Nationalism
  2. Internationalism atau Humantarisnism
  3. Deliberation atau Democracy
  4. Social Welfare
  5. Belief in God

Hal ini menandaskan titik tolak politik adalah bersifat ideologis. Sebagaimana disampaikan oleh hasil kajian Feith and Castle (1998) yang dikutip oleh (Rinakit, 2013) Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, pada era orde lama, misalnya, preferensi politik warga ditentukan oleh daya tarik dan ikatan ideologi. Dimana secara gamblang menunjukkan adanya pembelahan ideologi era tersebut –ada Nasonalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis, Komunisme, dan irisan dari aliran-aliran tersebut.

Lebih lanjut Sukardi Rinakit mengedepankan bahwa pada era orde baru, preferensi politik bukan lagi terikat pada sentimen ideologi semata tetapi lebih kepada partai politik. Sejalan dengan tesis Clifford Geertz (1965) mengenai kategorisasi masyarakat Jawa, yaitu santri, abangan, priyayi maka partai politik pun didesain menjadi tiga partai senafas dengan trikotomi itu. Kaum santri berada dalam payung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), rumah warga abangan adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan kelompok priyayi bernaung di bawah pohon beringin (Golongan Karya, Golkar). Hal ini menandakan lebih menonjolnya dominasi partai politik daripada ideologi, karena adanya reduksi semua ideologi ke dalam dua partai dan satu golongan karya.

Kemudian pada era reformasi hingga saat ini, daya Tarik ideologi dan partai menjadi tidak menarik lagi karena orang dapat dengan mudah pindah dari satu partai ke partai lainnya, ideologi menjadi tidak penting lagi, karena orang juga dapat keluar masuk partai tanpa harus memiliki ideologi yang jelas sekalipun entah dari mana asalnya orang tersebut. Ideologi dan partai digantikan oleh kekuatan figur. Tahun 1999, Megawati Soekarnoputri menjadi simbol harapan publik dan mengantarkan partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memenangkan Pemilu 1999. Demikian juga dengan Susilo Bambang Yudhoyono menjelang tahun 2004 dan 2009. Pamor dirinya menjadikan dia terpilih menjadi Presiden dan mengantarkan Partai Demokrat menjadi pemenang Pemilu 2009. Kini, figur-figur yang dicitrakan tegas oleh publik seperti Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta) dan Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya), sebagai antitesa dari kepemimpinan SBY yang dinilai lamban karena terlalu berhati-hati.

Pergeseran arus politik dari ideologi, partai politik, dan akhirnya performa figur membuat kehidupan politik menjadi pragmatis. Partai politik juga menjadi pragmatis dan merasa tidak perlu melakukan pendidikan politik khususnya melakukan sosialisasi dan kaderisasi politik untuk membentuk kader dengan pemahaman ideologi dan politik dari suatu partai. Dengan pergeseran semacam ini maka rekrutmen kader juga menjadi pragmatis yakni cukup merekrut bahkan menawarkan kepada figur-figur yang populer dan mempunyai sumberdaya politik kuat baik basis dana, masa maupun jaringan seperti para pengusaha, mantan anggota TNI/POLRI, artis.

Miskinnya pendidikan politik ini memberikan dampak yang cukup serius baik bagi pelaku politik praktis maupun masyarakat dan bangsa. Kader politik yang semata berdasarkan kepentingan pribadi dan kekuasaan mengambil alih posisi strategis dalam struktur dan menentukan arah kebijakan partai. Sementara di satu sisi karena tidak cukup memiliki modal pendidikan politik yang memadai maka mereka miskin etika dan nilai-nilai politik. Visi dan misinya lebih kecil dari dirinya sendiri, menjadi pragmatis, korup dan jauh dari standar pelayanan public.

Politikus yang tidak terdidik secara baik dalam masalah pendidikan politik sebagaimana diungkap oleh (Robet, 2013) dalam kontestasi, politik dipandang terbatas sebagai arena perjuangan kepentingan kelompok. Praktik politik lebih dipahami secara behavioralistik dan utilitarian. Who get what, when and how menjadi satu-satunya logika yang mendasari praktik politik.

Bisa jadi demokrasi tetap semarak, tapi praktik politik dalam demokrasi justru mengalami degradasi. Kesemarakan praktek demokrasi ini sebagaimana gambaran (Carothers, 2002), ini terlihat pada adanya ruang politik, meski terbatas, untuk partai-partai politik oposisi dan masyarakat sipil yang otonom, serta Pemilu yang teratur dan konstitusi yang demokratis. Bersamaan dengan itu, mereka juga mengalami defisit demokrasi yang parah dengan karakternya antara lain adanya representasi politik yang buruk, rendahnya partisipasi politik di luar memilih dalam Pemilu, banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat negara, Pemilu dengan ketidakpastian legitimasi, semakin rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap aparat dan institusi negara, dan rendahnya kinerja lembaga-lembaga Negara.

Ketika partai politik tidak bisa diharapkan untuk memberikan politik yang memadai, sudah selayaknya negara mengambil alih tanggung jawab pendidikan politik warganya. Antonio Gramsci (1891-1937) pernah menyatakan bahwa the state must be conceived of as an educator. Memang saat itu ditujukan untuk negara Italia dimana Gramsci hidup yang saat itu Italia dikenal sebagai negara fasis dimana pendidikan politik oleh negara dimaksudkan untuk pelanggengan pemegang kekuasaan negara. Sebaliknya di negara-negara demokratis lebih sebagai pendewasaan politik warga agar mereka melek politik. Maknanya, mereka menjadi otonom, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan berlakunya mekanisme check and balances dalam praksis kekuasaan.

Pembangunan Manusia Pancasila

Paling tidak dengan milihat dua sisi pembangunan manusia sebagaimana dijelaskan di muka dari UNDP, maka pembangunan manusia Pancasila bisa disebut sebagai pembangunan manusia dari sisi kapabilitas kemanusiannya. Artinya landasan kemampuan dirinya dalam kapasitas sebagai manusia yang terus dibangun miskipun baru satu bagian dari berbagai bagian yang harus dibangun dari sisi ini. Bagian lainnya seperti pengetahuannya tentu juga terus dibangun, tetapi pembangunan manusia Pancasila berarti membangun bagian filosofi sebagai manusia Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila.

Melihat pola-pola pendidikan politik yang ada seperti tersebut di atas barangakali agak susah untuk dapat memotret bagaimana jati diri manusia Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh landasan filosofi bangsa yakni Pancasila.

Meskipun manakala melihat awal berdirinya Indonesia dapat dikatakan bahwa manusia Indonesia merupakan manusia yang mencintai negaranya tetapi juga terbuka dan aktif dalam percaturan dunia, dengan menyerap ideologi besar dunia maupun pemikiran-pemikiran besar lainnya yang tidak serta merta ditempelkan pada bangsa Indonesia tetapi terlebih dahulu diserap, diinternalisasi kemudian disesuaikan dengan keindonesian. Maka manusia Indonesia adalah manusia yang bervisi besar jauh ke depan.

Secara lebih jelas manusia Indonesia yang berpancasila artinya dilandasi filosofi lima prinsip isi di dalamnya. Dalam konteks pembangunan manusia pancasila, maka kelima sila ini menjadi landasan manusia Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Landasan mendudukan dirinya, maupun landasan dalam menjalin tata hubungan dengan lainnya sesama masyarakat maupun dengan negara.

Sesungguhnya terlepas dari pola-pola pendidikan politik yang ada saat ini. Maka manusia Pancasila sebagaimana yang digambarkan oleh (Marsudi, 2008)

Manusia Indonesia adalah manusia yang mengakui dan meyakini keberadaan Tuhan sebagai Prima Causa penyebab tunggal atas alam semesta raya dan isinya. Sebagai Prima Causa maka manusia Pancasila mengakui Tuhan itu Maha Suci, sumber dari segala kesempurnaan, kebaikan,kebenaran dan keadilan. Dengan demikian manusia Pancasila tidaklah atheis tidak pula sekuler, sudah semestinya beragama sebagaimana yang diatur oleh negara, karena mereka meyakini bahwa memiliki Negara Indonesia yang merdeka adalah atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Sesuai sila kedua, manusia Pancasila adalah manusia yang menyadari harkat dan martabatnya sebagai manusia yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Menghargai kemanusian diri maupun lainnya atas dasar prinsip norma-norma obyektif, tidak sewenang-wenang, dan atas landasan tata kesopanan, kesusilaan atau moral dalam bingkai ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

Manusia Pancasila memandang bahwa dirinya adalah bagian dari keragaman bangsa Indonesia yang diikat oleh kesatuan kemanusian dalam hubungannya antara satu dengan lainnya. Miskipun demikian tidaklah menjadikan manusia Pancasila memiliki pandangan sempit (chauvinism) hanya bangsanya sendiri yang hebat seraya merendahkan bangsa lainnya, tetapi sebagai bangsa yang memiliki kekuatan kebersamaan untuk berdiri maju dengan bangsa-bangsa lainnya. Hal ini dilandasi sila ketiga.

Dalam sila keempat, bisa dijabarkan bahwa manusia Pancasila adalah sekelompok rakyat Indonesia yang menyadari memiliki kedaulatan seluruhnya di tangan rakyat, namun bukan berdasar atas dominasi mayoritas semata tetapi kedaulatan rakyat yang didasarkan pada akal sehat dan pertimbangan kesatuan bangsa. Kedaulatan mereperenstasikan seluruh kekuatan rakyat dan melalui musyawarah bersama demi mewujudkan kebaikan bersama.

Dalam sila kelima dapat manusia yang peduli dengan keadilan menyangkut persoalan-persoalan kemasyarakatan seluruh bangsa, bukan bagi suku atau kelompoknya sendiri, apalgi bagi dirinya sendiri.

Walhasil, manusia Indonesia, manusia Pancasila sebagaimana diuraikan oleh (Sumarno, 1984) semua manusia Indonesia yang mewujudkan Pancasila dalam dirinya, membuktikan dirinya sebagai manusia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradaab, memelihara dan meningkatkan persatuan Indonesia, membiasakan diri dan semakin meningkatkan Karakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan selalu memelihara dan mengusahakan terwujudnya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demkian haruslah dapat dibedakan manusia Pancasila dengan manusia kapitalis atau komunis yang dilandasi oleh filsosofinya masing-masing.

Dunia Pendidikan Harus Memainkan Peran Membangun Manusia Pancasila.

Dunia pendidikan adalah arena terbuka dan ranah terpenting bagi pendidikan politik warga. Melalui kurikulum pendidikan yang baik dan kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler, sosialisasi ideologi, nilai-nilai demokrasi, sistem politik, kebajikan politik dan kepemimpinan dapat dilakukan. Anak didik menjadi terpelajar baik secara ilmiah (keilmuan) maupun politik. Ada etos kerja dan mimpi besar bersama yang dibangun dan ingin dicapai.

Bila pendidikan politik oleh partai dimaksudkan untuk mendidik ideologi kadernya sehingga bisa memperjuangkan aspirasi politik sesuai ideologi partai, dan pendidikan politik oleh negara cenderung dimanfaatkan oleh penguasa untuk memberikan legitimasi pelanggengan kekuasaan, maka pendidikan politik oleh dunia pendidikan diharapkan lebih bersifat akademis memberikan wawasan mengenai dunia politik sebagai salah satu media penyaluran aspirasi hak-hak warga negara dalam ikut serta memajukan negara lewat pengambilan keputusan dan eksekusi kebijakan public. Sehingga lebih memberikan bekal wawasan umum mengenai landasan etika berpolitik yang kelak bisa jadi terjadi perbedaan pilihan partai politik namun tetap mengedepankan asas kepentingan bangsa Indonesia secara umum.

Kesimpulan

Secara filosofi pendidikan dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan politik baik oleh negara, partai, atau oleh institusi pendidikan akan sangat mempengaruhi arah pembentukan manusia di dalamnya. Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara yang menjadi paying besar bagi Negara, partai dan institusi pendidikan akan dapat mewarnai manusia di dalamnya manakala Pancasila ini sungguh-sungguh menjadi landasan ideologi, namun tatkala yang dominan adalah ideologi sectarian, pragmatism, maka hanyalah menjadi mimpi mengharapkan tumbuhnya manusia Pancasila.

 
 

Daftar Pustaka

Alfian. (1986). Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Alkire, S. (2010). Human Development Research Paper 2010/01 Human Development: Definitions, Critiques, and Related Concepts.

Carothers, T. (2002). The End of the Transition Paradigm. Journal of Democracy, 13(1), 5-21. doi: 10.1353/jod.2002.0003

Dewantara, K. H. (1962). Karja I (Pendidikan). Jogjakarta.: Pertjetakan Taman Siswa,.

Faisal, I. (1995). Islam, politics and ideology in Indonesia : a study of the process of Muslim acceptance of the Pancasila. (Disertasi), McGill University, Montreal. Retrieved from http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=39924&silo_library=GEN01

The Five Precepts: pañca-sila. (2013, 30 November 2013). from http://www.accesstoinsight.org/ptf/dhamma/sila/pancasila.html .

Geertz, H. (1963). Indonisian Cultures and Communities: Story Guide (R. T. McVey Ed.). New Haven: Yale University Press.

Marsudi, S. A. (2008). Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda, 12 C.F.R. (1982).

Rinakit, S. (2013) Melek Politik: Negara Juga “Pendidik”. Seri Diskusi KPK bertema Sistem Politik Berintegritas. Menuju Sistem Politik Berintegritas: Pendidikan Politik bagi Warganegara

Robet, R. (2013) Pendidikan Politik dan Reformasi Republikan. Menuju Sistem Politik Berintegritas. Sistem Politik Berintegritas: Pendidikan Politik bagi Warganegara.

Sumantri, H. E. Upaya Membangkitkan Nasionalisme Melalui Pendidikan. 11. Retrieved from http://www.setneg.go.id website: http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2252

Sumarno, K. H. (1984). Manusia Indonesia, Manusia Pancasila Pembahasan Mengenai Pancasila, Piagam Jakarta dan Pancasila Sebagai Satu-Satunya Asas. Jakarta: Ghalia Indonesia.

UNDP. (1990). Human Development Report 1990. New York: Oxford University Press.

  

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: